Lolos di tingkat Banding, mantan Bupati Balangan ‘Terjerat’ di proses Kasasi

//dokumen SAAT DISIDANG - Mantan Bupati Balangan, Drs H Ansharuddin saat disidangkan di Pengadilan Negeri Balangan, beberapa waktu lalu, di Paringin.s.a lingga(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com -Setelah ‘lolos’ di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin,
Drs H Ansharudin M.Si, mantan Bupati Balangan, akhirnya ‘terjerat’ dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara oleh Mahkamah Agung (MA) RI.

Vonis 10 bulan yang dijatuhkan setelah MA dalam putusan Kasasinya, menyatakan, terdakwa Ansharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp200 juta.

Bacaan Lainnya

Vonis hukuman 10 bulan yang disampaikan Mahkamah Agung, ini sekaligus mengabulkan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Balangan atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.

Menurut informasi yang diterima kalselpos.com, Mahkamah Agung telah memutus perkara terdakwa Ansharudin mantan Bupati Balangan ini, di mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp200 juta dan menjatuhi hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan kurungan.

Selain itu, dalam putusan Kasasinya, Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan.

Kemudian, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 16/PID/2022/PT BJM tanggal 22 Februari 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Prn tanggal 06 Januari 2022 tersebut.

Sekaligus, menyatakan terdakwa Drs Ansharudin M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Lalu, menetapkan barang bukti berupa satu lembar asli kwitansi dari H Syaifullah yang menyebutkan uang sejumlah Rp200 juta, untuk pembayaran titipan sementara yang diterima dan ditandatangani di Paringin tanggal 4 April 2014 serta satu lembar surat asli perjanjian kesepakatan kerjasama yang ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Desember 2014, dikembalikan kepada H Syaifullah bin H Ahmad Kusasi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.