Kejagung kembali Setujui penghentian Penuntutan kasus Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH MH( s.a lingga/rel(kalselpos.com)

Jakarta, kalselpos.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung RI, Dr Fadil Zumhana kembali melakukan ekspose sekaligus menyetujui permohonan penghentian penyidikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif perkara tindak pidana atas nama tersangka Wahyu Tri Aldilas yang disangkakan melakukan penganiayaan.

Sebagaimana rilis yang diterima kalselpos.com dari Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH MH, Kamis (13/1/22) petang,
dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka Wahyu bermula saat yang bersangkutan bersama saksi Muhammad Reza Putra juga bersama 14 orang teman saksi dan tersangka melakukan pendakian di Gunung Tujuh, pada Senin 17 Mei 2021 lalu.

Bacaan Lainnya

Kemudian esok harinya, pada Selasa 18 Mei 2021, tersangka bersama saksi korban dan kawan-kawan lainnya melakukan persiapan untuk kembali pulang dari pendakian dikarenakan logistik makanan habis.

Namun, pada saat akan melakukan persiapan terjadi perselisihan cekcok mulut yang mengakibatkan saksi korban langsung meninju kepala tersangka bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan.

Tersangka Wahyu kemudian melakukan perlawanan dengan mengambil pisau yang dibawanya untuk mendaki gunung serta mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi korban dan ditangkis oleh saksi korban, sehingga lengan tangan korban mengalami luka, hingga belakangan kasusnya diloporkan ke pihak kepolisian.

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, ini dikarenakan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Kemudian, pasal yang disangkakan pun ancamannya tidak lebih dari 5 tahun.

Selain itu, tersangka dan korban telah melakukan kesepakatan perdamaian, pada 5 Januari 2022 lalu.

Di sisi lain, korban dan keluarganya merespons positif keinginan tersangka untuk meminta maaf.

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sungai Penuh (kabupaten pemekaran dari Pulau Kerinci, red) akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, beber Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH MH.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait