Supian HK menyerahkan berkas Tuntutan Keberatan ke Presiden RI

Ketua DPRD Kalsel didampingi Ketua Komisi IV dan Kepala Kesbangpol melakukan foto bersama usai menyerahkan berkas ke Presiden.(ist)

Banjarmasin, kalselpos.com – Pasca aksi unjuk rasa serentak oleh mahasiswa se Kalsel terkait Omnibus Law pada hari Kamis tanggal 08 Oktober lalu ke DPRD Kalsel, maka Ketua DPRD Provinsi Kalsel, DR H Supian HK SH MH didampingi Ketua Komisi IV, H M Lutfi Saifuddin, S.Sos, Kepala Kesbangpol, Heriansyah serta Kabag, Sekretariat DPRD Muhammad Zaini langsung menyerahkan berkas tuntutan keberatan ke Presiden RI pada hari Jumat 09 Oktober setelah disahkannya undang-undang Omnibus Law.

“Di waktu bersamaan Presiden RI melaksanakan rapat bersama kepala daerah se-Indonesia membahas hal tersebut. Kami diminta untuk menyerahkan berkas sesuai prosedur administrasi Kenegaraan” ungkap Supian HK.

Bacaan Lainnya

Perjuangan aspirasi ribuan mahasiswa tersebut tidak sampai disitu saja, sebab Plt Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan dalam pertemuan virtualnya bersama Presiden beserta kepala daerah se-Indonesia juga ikut menyuarakan terkait tuntutan mahasiswa ini.

Dalam lawatan ke Jakarta tersebut Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK bersama rombongan di rumah Jabatan di Jalan Riau, Nomor 9 Jakarta mendapatkan kesempatan khusus untuk bisa berkomunikasi menyuarakan tuntutan mahasiswa di rapat virtual tersebut.

“Kita berharap agar segala hasil yang didapatkan dalam pertemuan tersebut bisa sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,” sahut HM Lutfi Saifuddin.

Supian HK juga menegaskan, Undang-undang Omnibus Law ini berdampak buruk di daerah-daerah, khususnya Kalsel, terlebih masalah pertambangan urusan kewenangannya ditarik ke pusat.

Dikatakannya, hal ini sudah memangkas kinerja daerah di dinas pertambangan dan lingkungan hidup, begitu juga hal-hal lain dianggap merugikan.

“Kami sepakat saja tidak menolak secara keseluruhan, tapi pasal-pasal yang merugikan lainnya agar dievaluasi dan berharap tuntutan mahasiswa maupun masyarakat bisa dikaji lebih lanjut, sehingga apa-apa yang dianggap merugikan segera di Perpu,” katanya.

Dalam percakapan yang disaksikan Presiden Joko Widodo, kepala daerah se-Indonesia termasuk Plt Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan disebutkan pembahasan di pusat sedang berjalan.

Dalam pertemuan virtual melalui zoom, Joko Widodo menyoroti banyaknya massa yang berdemonstrasi. “Ini adalah buah dari miss informasi, serta banyaknya hoaks yang secara masif ada di sosial media serta masyarakat,” pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Sidik Alponso
Editor : Muliadi