Pilkada Serentak, Hukum Besi Oligarki dan Kekuasaan Kekayaan?

Oleh: Ruslan AG

Sampit, kalselpos.com.-Pilkada serentak 9 Desember 2020 tak terasa akan berlangsung, kini menunggu masa penetapan peserta Pilkada 23 September 2020.Tetapi sinyalemen hukum besi oligarki dan kekuasaan kekayaan dicurigai dan diduga merusak nilai luhur demokrasi.

Bacaan Lainnya

Demokrasi sejatinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan adanya pepatah latin yang mengatakan suara rakyat suara Tuhan, tergerus dengan sinyalemen uang mahar dan hukum besi oligarki.

Diduga politik yang berorientasi pada transaksi dan pragmatisme , sehingga demokrasi kita masih pada tahapan demokrasi prosedural dan terkesan abai pada demokrasi subtansial.

Isu money politik seperti dalam pileg tahun 2019 lalu, dianggap sesuatu yang wajar dan belum dianggap sebagai
“musibah demokrasi” .

Tetapi meskipun di duga demikian,kita berharap mereka yang terpilih di lembaga legislatif dan di Pilkada serentak, amanah dalam menjalankan kepercayaan rakyat, untuk sebuah kehidupan yang lebih baik dan daerah yang lebih baik pula.

Soal isu pembahasan anggaran yang diduga ada oknum penerima amanah rakyat yang berorientasi menggolkan sebuah program pembangunan yang diselipi kepentingan pribadi dengan mengatasnanakan kepentingan rakyat dan daerah bahkan negara, sebagai sebuah konsekwensi dari proses perhelatan demokrasi yang diduga belum bersih.

Sehingga seperti kita saksikan, tak sedikit mereka dari kalangan legislatif, eksekutif jadi pesakitan penegak hukum karena tersandung dugaan kasus korupsi.

Prasyarat untuk membuat pemilu bersih mesti dibuat regulasinya yang mendukung dan punya keinginan kuat, agar pemilu kita berjalan lebih baik dan memproteksi secara tegas pemilu kotor dan curang.

Belum lagi kita melihat adanya calon tunggal melawan kotak kosong dalam pilkada di suatu daerah, lantas apakah hal ini sebuah keteladanan yang diperlihatkan parpol sebagai infrastruktur demokrasi?

Sehingga, jika pemilu kita tidak lagi berongkos mahal. Setidaknya itulah harapan kita sebagai rakyat.

Sebab kini disinyalir ada uang mahar untuk mendapat dukungan parpol, dan diduga praktek money politik masih terjadi secara masif, melihat sinyalemen ini , sejatinya dicurigai yang berkuasa dalam demokrasi kita adalah kekuasaan kekayaan?

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Koresponden kalselpos.com.

Tinggalkan Balasan