DPRD Kalsel Studi Komparasi ke PT Jamkrida Jawa Barat

Komisi II DPRD Kalsel saat Kunker ke PT Jamkrida Provinsi Jawa Barat.

Banjarmasin,kalselpos.com– Guna menggali informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan penjaminan kredit daerah dan pendirian unit usaha syariah di Provinsi Kalsel, anggota DPRD Kalsel menggelar studi komparasi ke PT Jamkrida Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari tanggal 10 – 12 September 2020.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Hj Dewi Damayanti Said mengungkapkan, pelaksanaan penjaminan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Barat berjalan sangat baik, sehingga banyak usahawan mikro kecil menengah tumbuh subur sebagai dampak positif dari potensi tersebut.

Bacaan Lainnya

Atas dasar itulah Komisi II perlu mempelajari hal-hal penting dari PT Jamkrida Jabar ini. Sejauh mana perannya dalam menjembatani para pelaku UMKM tersebut dalam mempermudah akses permodalan pada perbankan.

“Komisi II bersama dengan PT Jamkrida Kalsel melakukan pendalaman di Jawa Barat, terlebih kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” ujar
Dewi Damayanti Said, (12/09) kemarin.

Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar, Budi Setianto mengungkapkan, perkembangan kegiatan PT Jamkrida Jawa Barat sejak didirikan tahun 2012 lalu dengan modal awal Rp 350 miliar dan modal disetor Rp 150 miliar penyertaan modal dari Pemprov Jabar serta 200 juta berasal dari yayasan koperasi Bank jabar Banten.

Pada tahun 2015 telah membentuk unit usaha syariah berasal dari dorongan pihak perbankan yang memiliki unit – unit syariah, sehingga memerlukan penjaminan berazas syariah.

“Pada saat dibentuk modal awal sebesar Rp 15 miliar dan saat sekarang sudah berkembang menjadi Rp 25 miliar,” kata
Budi.

Sejauh ini tambah Budi, Unit Syariah pada PT Jamkrida Jabar memberikan kontribusi positif terhadap kinerja secara keseluruhan. Saat ini unit usaha syariah PT Jamkrida Jabar belum dapat memenuhi 20 persen porsi penjaminan pada sektor produktif yang di prasyaratkan oleh OJK, sehingga masih diperlukan upaya-upaya maksimal untuk pencapaian kinerja yang lebih baik kedepannya.

“Hasil dari pemenuhan syarat administrasi dan teknis menjadikan izin operasional untuk pembentukan unit usaha syariah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” pungkasnya

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Sidik
Editor : Muliadi