Bupati-Wabup Ikuti Rakorsus Penanganan Covid-19‎

‎RAKORSUS- Bupati Kabupaten HSS, Achmad Fikry didamping Wakil Bupati, Syamsuri Arsyad dan Forkopimda mengikuti Rakorsus ‎bersama ‎Menko Polhukam.(Kominfo)

Kandangan,kalselpos.com – Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Achmad Fikry didamping Wakil Bupati, Syamsuri Arsyad dan Forum Koordinas Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) ‎bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh Mahfud MD, melalui Video conference, Kamis (13/8).

‎Rakorsus yang dipimpin oleh Menko Polhukam tersebut, juga diikut‎ Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunkasi dan Informatika, Wakil Jaksa Agung, Wakapolri, Wakil Kepala BIN, dan juga Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanggulangan Covid 19, dan para gubernur, bupati/walikota se-Indonesia.

Rakorsus tersebut membahas tentang pelaksanaan Intruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-16.

Rakorsus tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah yang diambil dalam implementasi Inpres nomor 6 tahun 2020, khususnya terkait pelaksanan protokol kesehatan secara ketat beserta sanksi atas pelanggaran ketentuan protokol kesehatan.

Bacaan Lainnya

Selain itu, rakorsus juga membahas tentang langkah-langkah pemulihan ekonomi dan kesiapan adaptasi kebiasaan baru di tengah Pandemi Covid-19.‎



Dalam Implementasi Inpres nomor 6 Tahun 2020, para gubernur, bupati dan walikota diminta untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat ketentuan, diantaranya kewajiban mematuhi protokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Bupati Kabupaten HSS, Achmad Fikry, mengatakan untuk Kabupaten HSS ‎sudah lama mengeluarkan peraturan, terkait pelaksanan protokol kesehatan beserta sanksi atas pelanggaran ketentuan protokol kesehatan, melalui Peraturan Bupati HSS nomor 26 tahun 2020, tentang pedoman pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. ‎”Dengan adanya Inpres nomor 6 tahun 2020 ini, perbup yang sudah ada akan sedikit direvisi untuk disesuaikan dengan Inpres,” ujarnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com


Penulis : Sofan
Editor : Wandi