BANJARMASIN, Kalselpos.com – Gelombang konten media sosial yang terus “menyerang” pemerintah kini menjadi perhatian serius. Bukan sekadar kritik kebijakan, sebagian narasi dinilai sengaja dibangun untuk memancing kemarahan publik hingga menggiring opini secara emosional.
Koordinator Wilayah Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Kalimantan Selatan, Sri Astuty, mengingatkan bahwa media sosial memang menjadi ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun di balik itu, platform digital juga berpotensi berubah menjadi ladang provokasi yang berbahaya bagi stabilitas opini publik.
“Harus kita pahami bahwa media sosial memiliki fungsi sebagai ruang demokrasi. Di sisi lain juga menjadi ruang publik untuk berbagi informasi, namun bisa berubah menjadi ladang narasi provokatif yang disengaja untuk memantik kemarahan,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Namun kritik yang sehat seharusnya berbasis data, membuka ruang dialog, dan tidak sekadar menyerang secara emosional.
“Berbagai komentar yang menyerang kebijakan dengan menghilangkan esensi kritik yang sehat dan tidak berbasis data tentu harus disikapi dengan filter yang sehat pula oleh para pengguna media sosial,” katanya.
Sri Astuty menilai fenomena konten yang terus memancing emosi negatif tanpa ruang klarifikasi sudah masuk dalam bentuk agitasi digital. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengikis kepercayaan publik secara irasional apabila masyarakat tidak dibekali literasi digital yang baik.
“Konten-konten yang memicu emosi negatif tanpa ruang dialog merupakan bentuk agitasi digital. Hal itu dapat menguras kepercayaan publik secara irasional, sehingga perlu ada klarifikasi resmi secara utuh dari pihak-pihak yang disebut dalam konten tersebut,” ucapnya.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terseret arus emosi ketika mengonsumsi informasi di media sosial. Kemampuan melakukan verifikasi disebut menjadi “rem mental” paling penting di tengah derasnya arus konten digital.
“Ketika mengonsumsi informasi, masyarakat harus memiliki rem mental yang baik dengan melakukan verifikasi sebelum bereaksi. Cek sumber informasi, apakah berasal dari media kredibel atau akun anonim,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta publik memahami bahwa setiap kebijakan maupun penggunaan anggaran pemerintah memiliki mekanisme pengawasan tersendiri. Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung percaya terhadap konten yang menyerang pribadi pejabat tanpa memeriksa substansi dan validitas informasinya.
“Jika terdapat konten yang menyerang pribadi pejabat, perhatikan substansinya dan cek kebenarannya melalui lembaga-lembaga yang kompeten,” katanya.
Sri Astuty turut mengingatkan bahwa algoritma media sosial bekerja berdasarkan emosi pengguna. Semakin seseorang bereaksi dengan kemarahan, semakin banyak pula konten bernada serupa yang akan muncul di beranda mereka.
“Sadarilah bahwa algoritma media sosial cenderung menyajikan apa yang membuat kita bereaksi. Semakin kuat emosi kemarahan kita, maka semakin banyak konten dengan narasi serupa akan muncul,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menjadikan platform digital sebagai “hakim” dalam menentukan benar atau salah suatu persoalan.
“Media sosial tidak seharusnya menjadi hakim yang memutus kondisi. Gunakan jari kita untuk mencari kebenaran, bukan sekadar meluapkan amarah yang tidak menghasilkan perubahan apa pun,” pungkasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
