Infrastruktur ‘tertinggal’, DPRD Kalsel ingatkan Amanah Pancasila

Teks Foto []istimewa ILUSTASI -  Salah satu akses jalan desa di wilayah Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, yang sempat menghadapi keterbatasan infrastruktur.(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com – Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Banjar. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut.

 

Bacaan Lainnya

Ia menilai sejumlah desa di Kecamatan Peramasan masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur, terutama jalan yang rusak dan sulit dilalui. Hal ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

 

“Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas. Jangan hanya fokus pada kota, sementara desa-desa tertinggal,” tegasnya.

 

Menurutnya, aspirasi masyarakat Peramasan mencerminkan kebutuhan mendesak akan keadilan pembangunan. Ia juga menilai kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip dasar negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Selain itu, ia mendorong Pemprov Kalsel untuk lebih memperhatikan daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau. Dengan perencanaan yang tepat dan alokasi anggaran yang adil, diharapkan kesenjangan pembangunan dapat diminimalisasi.

 

Pernyataan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah guna memastikan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait