Banjarmasin, kalselpos.com –
Sorotan terhadap kinerja pimpinan BUMD kembali menguat setelah Direktur Utama PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, Afrizaldi, beberapa kali tidak menghadiri rapat kerja bersama DPRD setempat.
Ketidakhadiran tersebut memicu kekecewaan Komisi II DPRD yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan.
Ketua Komisi II, H Muhammad Yani Helmi, menegaskan kehadiran pimpinan BUMD dalam rapat merupakan kewajiban, bukan sekadar formalitas.
Ia menyebut sikap tersebut mencerminkan lemahnya profesionalisme serta tidak sejalan dengan komitmen gubernur yang sebelumnya menegaskan, setiap undangan DPRD wajib dipenuhi.
“Ini bukan hanya soal kehadiran, tetapi soal tanggung jawab dan etika kelembagaan,” ujarnya.
Menurutnya, absennya pimpinan tanpa alasan jelas berpotensi menghambat fungsi pengawasan DPRD, terutama dalam pembahasan strategis seperti LKPJ Gubernur maupun rapat Panitia Khusus.
Ia juga menilai penugasan staf sebagai pengganti tidak dapat menjawab substansi kebijakan secara komprehensif.
Komisi II bahkan pernah mengambil langkah tegas dengan meminta perwakilan instansi keluar dari forum karena tidak dihadiri pimpinan.
DPRD menilai kondisi ini berpotensi mengganggu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, DPRD meminta evaluasi serius terhadap kinerja PT Bangun Banua agar kembali sejalan dengan prinsip tata kelola yang profesional.
Sementara itu, Afrizaldi menyampaikan klarifikasi ketidakhadirannya disebabkan kendala teknis, termasuk masalah tiket penerbangan saat kembali dari Jakarta setelah menghadiri agenda di Bareskrim Polri. Ia juga menyampaikan permohonan maaf dan berjanji memperbaiki koordinasi.
Meski demikian, DPRD menilai alasan tersebut tidak cukup untuk menghapus kesan kurang profesional. Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan agar kinerja PT Bangun Banua kembali sesuai etika, tanggung jawab, serta komitmen pemerintah daerah.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
