Banjarmasin, Kalselpos.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Banjarmasin menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Banjarmasin, Rabu (18/2/2026). Dalam aksi tersebut, mereka membawa 12 tuntutan yang menyasar langsung berbagai persoalan krusial yang dinilai belum tertangani maksimal oleh pemerintah kota.
Aksi tersebut disambut langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, Wakil Wali Kota Ananda, serta seluruh Kepala SKPD dan camat se-Kota Banjarmasin. Kehadiran lengkap jajaran pemerintah menjadi penanda bahwa aspirasi mahasiswa diterima secara terbuka.
Salah satu orator, Fajar Arifin, menegaskan bahwa aksi gabungan mahasiswa dan rakyat ini murni untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan Kota Banjarmasin. “Kami mempertanyakan arah kebijakan pemerintah yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Isu banjir menjadi tuntutan utama. Mahasiswa menilai persoalan klasik tersebut terus berulang tanpa solusi konkret yang berdampak signifikan bagi warga. Selain itu, pengadaan mobil listrik untuk Kepala SKPD dan Camat di Banjarmasin dan percepatan perbaikan jalan berlubang juga disorot karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.”Dari sektor olahraga, kami menuntut transparansi dan kejelasan bonus bagi atlet daerah,”ungkapnya.
Sementara di bidang kesehatan, kualitas layanan BPJS Kesehatan dinilai masih menyulitkan masyarakat dan perlu evaluasi serius.Penggunaan anggaran daerah juga tak luput dari kritik.
“Meminta pemerintah memprioritaskan belanja publik yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan kegiatan seremonial yang minim dampak. Pengadaan mobil listrik oleh Pemko pun dipertanyakan, terutama terkait transparansi dan kajian manfaatnya bagi publik, ” tegasnya.
Di sektor pemerintahan, mahasiswa mendesak penegakan disiplin dan etika ASN secara tegas dan transparan. Mereka juga meminta penertiban truk yang melanggar jam operasional, penanganan lahan terbakar, peningkatan perhatian terhadap dunia pendidikan, serta penindakan balapan liar dan aktivitas gangster yang meresahkan.
Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Muhammad Yamin HR menyatakan bahwa pemerintah telah menerima dan berdialog langsung dengan mahasiswa. Ia menegaskan seluruh tuntutan dan kritik dibahas secara terbuka bersama unsur Forkopimda dan dinas terkait.
“Kami memahami bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan sampah, banjir, dan berbagai persoalan lainnya membutuhkan kolaborasi, termasuk dengan mahasiswa. Kami memandang mereka sebagai mitra kontrol dan motivator,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah program akan dievaluasi berdasarkan skala prioritas dan urgensi kebutuhan masyarakat.
“Terkait sorotan kedisiplinan ASN dan penggunaan mobil dinas, Yamin menegaskan bahwa ASN digaji dari pajak rakyat dan wajib bekerja profesional. Jika ada pelanggaran, sanksi disiplin akan diberlakukan sesuai aturan,” pungkasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
