Rantau,kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Fasilitator PUG bagi Tim Driver PUG Kabupaten Tapin yang berlangsung dari Selasa hingga Kamis (19-21/11/2024) di Meeting Room Hotel Aone, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman serta kemampuan tim dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Penjabat Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin, dalam sambutannya menekankan bahwa kesetaraan gender merupakan bagian esensial dari pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, kesetaraan gender bukan hanya sebuah cita-cita, melainkan sebuah kewajiban yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan pembangunan, baik dalam akses, partisipasi, kontrol, maupun manfaat.
“Pengarusutamaan gender (PUG) harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan dan program pembangunan, agar tidak ada diskriminasi dan ketimpangan, terutama bagi perempuan yang masih sering kali terpinggirkan,” ujar Syarifuddin.
Ia berharap, dengan kegiatan ini, para peserta dapat meningkatkan kapasitas dalam merancang kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat.
Syarifuddin juga menambahkan, meskipun kebijakan pembangunan sudah seharusnya bebas dari diskriminasi gender, ketidaksetaraan masih sering ditemukan dalam implementasinya. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi kunci untuk memastikan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan manfaat yang setara dari pembangunan.
Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari berbagai SKPD di Kabupaten Tapin, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Mereka mengikuti berbagai sesi yang mencakup teori dan praktik mengenai analisis gender, perencanaan responsif gender (PPRG), serta penyusunan rencana tindak lanjut implementasi PUG di masing-masing program pembangunan.
Plt. Kepala DP3A Tapin, Hj. Mitya, SE, melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tim dalam mengawal implementasi kebijakan yang responsif terhadap gender.
“Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil gender, serta mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menerapkan prinsip PUG dalam perencanaan dan penganggaran,” jelas Mitya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI), yang memberikan materi terkait pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta metodologi penyusunan program-program yang responsif gender. Sebagai bagian dari kegiatan, peserta juga mengikuti tes awal dan akhir, diskusi, serta latihan penyusunan rencana tindak lanjut untuk implementasi PUG.
Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat mengintegrasikan konsep-konsep dasar gender dan pengarusutamaan gender dalam program dan kegiatan di SKPD masing-masing, demi tercapainya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender di Kabupaten Tapin.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
