Bupati Kotim Ingatkan Jangan Ada Penyimpangan BOSF

Teks foto: Bupati Kotim Halikinnor berbincang dengan sejumlah guru dari desa-desa di pelosok dan pesisir saat mereka hadir dalam sosialisasi yang digelar Dinas Pendidikan Kotim, Kamis (27/6/24) (Foto: Kalsel Pos)(kalselpos.com)

Sampit, kalselpos.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar sosialisasi Permendikbud Ristek Nomor 63 tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagi jenjang Sekolah Dasar.

Bupati Kotim Halikinnor saat membuka kegiatan mengatakan, dana BOSP adalah salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan di daerah ini. Untuk itu dia mengingatkan jangan sampai ada penyimpangan dalam pengelolaannya.

Bacaan Lainnya

 

“Dana ini berfungsi untuk membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Oleh karena itu, pengelolaan dana BOSP yang tepat dan efektif menjadi sangat krusial,” kata Halikinnor, Kamis (27/6/24).

Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2023 ini memberikan panduan yang jelas dan rinci mengenai pengelolaan dana BOSP, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaannya.

 

Dia mengingatkan, dalam perencanaan anggaran, sekolah diwajibkan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang komprehensif melalui perencanaan berbasis data (PBD) dari hasil analisis rapor satuan pendidikan masing-masing, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Penggunaan dana yang tepat sasaran. Melalui perencanaan berbasis data, dana BOSP digunakan akan sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah, efektif dan efisien.

Pelaporan dan pertanggungjawaban juga harus dilakukan tertib. Setiap penggunaan dana BOSP harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita lakukan pengawasan dan evaluasi. Pengelolaan dana BOSP harus diawasi secara ketat oleh Dinas Pendidikan dan instansi pengawas terkait dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukkannya,” tegasnya.

Berdasarkan survei penilaian integritas (SPI) pendidikan tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), bahwa ini bertujuan untuk mengukur kondisi integritas pendidikan di semua jenjang pendidikan di tingkat nasional dan provinsi.

 

Indeks tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah karakter, yaitu 76,05. sedangkan indeks terendah berada pada dimensi tata kelola, yaitu 74,21, sementara untuk indeks ekosistem sebesar 74,54.

 

Dari hasil pemetaan tiga dimensi integritas, diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Tengah berada pada kategori tata kelola, ekosistem, dan karakter semuanya rendah (rendah-rendah-rendah atau rrr).

Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya tegaskan, jadikan ini evaluasi kita bersama. pastikan kembali bahwa kita telah mempedomani dengan sungguh-sungguh permendikbudristek nomor 63 tahun 2023 tentang pengelolaan dana bosp.

 

“Untuk itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk bersama-sama mendukung dan mengawal pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2023 ini. Mari kita wujudkan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas melalui pengelolaan dana bosp yang transparan dan akuntabel,” demikian Halikinnor.

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait