Raperda Pelaksanaan APBD Kotim 2023 Disetujui

Teks foto: Bupati Halikinnor dan Ketua DPRD Rinie menunjukkan berita acara persetujuan bersama terkait Raperda pelaksanaan APBD Kotim 2023 yang telah mereka tanda tangani dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (21/6/2024). (Foto: Istimewa/Diskominfo Kotim)(kalselpos.com)

Sampit, kalselpos.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2023 disetujui bersama antara DPRD dengan pihak eksekutif dalam rapat paripurna.

 

Bacaan Lainnya

Persetujuan bersama itu ditandatanganinya berita acara persetujuan oleh Bupati Halikinnor dan Ketua DPRD Kotim Rinie. Ini juga menandai dilanjutkannya proses Raperda tersebut ke tahap berikutnya.

 

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua, wakil-wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah melaksanakan pembahasan terhadap Raperda yang telah disampaikan oleh tim eksekutif, sehingga hasil pembahasan yang telah kita setujui secara bersama-sama tersebut akan disampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi,” kata Bupati Halikinnor, Jumat (21/6/2024).

 

Halikinnor menjelaskan, sangat disadari bahwa apa yang telah dilaksanakan selama ini sudah barang tentu masih ada kekurangannya, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan.

 

Oleh karena itu dengan semangat dan kerja keras ke depan, pemerintah daerah berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik lagi untuk pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan agar bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Kotim, khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

 

Menurutnya, masih banyak PR atau pekerjaan rumah yang harus ditangani, mulai dari kemiskinan, pengangguran terbuka, pemerataan pendapatan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), dan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotim.

 

Untuk itulah program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam APBD berikutnya, diarahkan dan diprioritaskan untuk bisa mengatasi atau mengurangi permasalahan tersebut.

Halikinnor juga menanggapi berkenaan dengan saran dan harapan bagi pemerintah daerah untuk lebih terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya. Mulai awal 2024 sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD–RI) dari Kementerian Dalam Negeri.

 

Hal ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.54/48/sj tentang implementasi sipd. SIPD-RI dirancang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovativ dan akuntabel.

 

Walaupun dalam pelaksanaan SIPD-RI sampai sekarang masih dalam proses perbaikan dan pengembangan dari Tim Pusdatin Kemendagri, mudah-mudahan dalam waktu dekat menjadi aplikasi yang paripurna didukung oleh teknologi informasi dan jaringan yang memadai.

Selanjutnya berkaitan dengan rekomendasi-rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, pemerintah daerah melalui instansi terkait berupaya maksimal untuk melaksanakan action plan yang telah disepakati oleh pemerintah daerah.

 

“Capaian realisasi tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian internal (SP) pemerintah dan sebagai salah satu bahan pertimbangan BPK RI dalam menentukan opininya. Perlu komitmen bersama yang kuat untuk menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksa tersebut,” ujarnya.

Halikinnor berharap jalinan kerja sama yang sudah terbangun ini dapat terus ditingkatkan dalam rangka menyatukan gerak langkah dalam melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kotim untuk mewujudkan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

 

 

 

Pos terkait