Bupati Kotim Perintahkan Kepala SOPD Pembayaran TPP Tidak Boleh Terlambat

Teks foto: Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor. (Foto: Istimewa/Diskominfo) Kotim)(kalselpos.com)

Sampit, kalselpos.com

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menyikapi serius keluhan adanya keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan gaji tenaga kontrak. Dia langsung mengumpulkan seluruh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) membahas masalah ini.

Bacaan Lainnya

 

Halikinnor memerintahkan agar ini segera diselesaikan dan tidak boleh terulang. TPP, gaji tenaga kontrak dan insentif harus dibayar tepat waktu setiap bulan.

 

“Lagi dihitung. Kita usahakan. Saya minta BKAD agar dibayar lunas sampai bulan Juni, setelah itu mulai bulan depan jangan lagi ada yang terlambat sampai tiga bulan. Saya instruksikan dibayar setiap bulan,” tegas Halikinnor di Sampit, Jumat (21/6/2024).

 

Dia mengaku mendapat pengaduan pegawai dari sejumlah SOPD yang TPP maupun gaji tenaga kontrak belum dibayarkan dua hingga tiga bulan. Dia mengaku kaget karena dari sisi keuangan seharusnya sudah tidak ada kendala lagi karena sudah dialokasikan.

 

Hasil rapat evaluasi, ternyata ditemukan ada OPD yang pembayaran TPP terlambat karena alokasi anggarannya coba digeser untuk kegiatan lain. Namun kendala terbanyak adalah masalah administrasi.

 

“Pegawai sekarang ada kewajiban menyampaikan laporan melalui aplikasi e-kinerja dan e-personal. Ini ternyata menjadi kendala bagi sebagian pegawai, padahal untuk pencairan TPP ini kan secara bersamaan atau kolektif. Kalau ada pegawai yang belum selesai maka bisa berpengaruh dengan yang lain,” kata Halikinnor.

 

Kendala itu terkait sumber daya manusia (SDM) sebagian pegawai yang kesulitan dalam hal teknologi, khususnya yang berusia lanjut. Selain itu, kendala besar lainnya adalah belum meratanya jangkauan signal internet sehingga menjadi masalah, khususnya bagi pegawai yang bertugas di pelosok atau pedalaman.

 

Halikinnor mengaku akan mengkaji aturan yang ada. Jika diperbolehkan secara aturan, maka dia akan membuat kebijakan untuk membayar penuh TPP dan mempermudah pelaporan kinerja pegawai.

 

Saat ini terkait masalah absensi untuk di perdesaan atau pelosok, dia membuat kebijakan dengan memperbolehkan secara manual. Untuk masalah lain, saat ini sedang dikaji secara hukum untuk mempermudah semuanya namun kebijakan itu tidak sampai melanggar aturan.

 

“Kalau aturan memperbolehkan, saya bebaskan semua menerima penuh setiap bulan. Kasihan juga TPP mereka terhambat hanya karena sistem. Tidak bisa kita paksakan supaya jangan terulang. Jika nanti saya buat kebijakan sehingga tidak terlambat setiap bulan menerima, tapi saya tetap berharap kinerjanya jangan turun karena itu memang untuk tunjangan kinerja agar lebih baik,” ujar Halikinnor.

 

Halikinnor kembali menegaskan kepada seluruh Kepala SOPD dan pejabat yang membidangi agar memperhatikan secara serius masalah ini. Jangan sampai lagi ada keterlambatan pembayaran TPP, gaji tenaga kontrak maupun insentif.

 

“Jangan sampai hak pegawai itu tertunda. Saya lebih baik menunda program kegiatan, daripada gaji atau tunjangan pegawai tertunda. Saya ingatkan lagi ini untuk diperhatikan secara serius,” pungkas Halikinnor.

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait