Disdik Banjarmasin diduga Korupsi pengadaan Al-Quran, LSM KAKI Laporkan kasusnya ke Kejagung RI Kadisdik ngaku laporannya sudah ‘Dicabut’ 

Teks foto []istimewa SAMPAIKAN ASPIRASI - LSM KAKI Kalsel, yang dipimpin Akhmad Husaini, saat menyampaikan aspirasi Kejaksaan Agung RI di Jakarta, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Kalsel, Rabu (22/05/24) lalu.(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com – LSM KAKI Kalsel, yang dipimpin oleh Akhmad Husaini, Rabu (22/05/24) lalu, menggeruduk Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta, untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang anggarannya berasal dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Kalsel

 

Bacaan Lainnya

Menurut Husaini, dugaan korupsi tersebut terkait dengan permainan paket proyek pengadaan barang dan jasa yang terjadi sekitar tahun 2023.

 

“Kami menemukan indikasi kuat adanya penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Ini bukan hanya soal manipulasi paket pengadaan barang dan jasa, tetapi juga ada potensi kerugian negara yang cukup signifikan,” ungkapnya, saat ditemui di depan kantor Kejaksaan Agung, sebagaimana dikutip kalselpos.com dari kakinews.id.

 

Yang sedikit kurang ‘nyambung’, saat dugaan tersebut dikonfirmasikan kalselpos.com, Minggu (16/06/24) kemarin, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Banjarmasin, Nuryadi justru menyampaikan, jika LSM KAKI Kalsel sudah menarik laporannya di Kejaksaan Agung Jakarta tersebut.

 

“Laporannya sudah dicabut, itu tidak benar,” ucapnya singkat.

 

Sedang, Kasi Penkum Kejati Kalsel,

Yuni Priyono SH MH saat dikonfirmasi, Senin (17/6/24) sore, terkait demo yang dilakukan oleh LSM KAKI di Kejaksaan Agung RI, mengaku tidak memonitor masalah dimaksud.

 

Karena lokasi demo berada di Kantor Kejaksaan Agung RI, tentunya pemberitahuan aksi disampaikan ke kepolisian setempat ( Mabes Polri) .

 

Dijelaskannya juga, terkait perkara dugaan korupsi di Diknas Banjarmasin, pihaknya belum mengetahui, dan tidak ada tembusan laporan ke Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalsel, demikian Yuni Priyono.

 

LSM KAKI Kalsel juga menyatakan dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini melibatkan beberapa aspek.

 

”Dugaan korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa ini meliputi pengadaan Al-Quran, pengadaan komputer, dan pengadaan barang dan jasa lainnya pada tahun 2023 yang nilai pagu anggaran mencapai puluhan miliar lebih dari dana APBD Pemko Banjarmasi, paket paket tersebut terkesan dipaksakan di saat kondisi keuangan Kota Banjarmasin sedang mengalami kesulitan untuk membayar penyedia jasa dalam bidang kontruksi.” ungkapnya.

 

Langkah LSM KAKI Kalsel ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat yang mendukung pemberantasan korupsi, termasuk disambut baik dan laporan tersebut pun langsung diterima oleh Bambang dari Penerangan Hukum (Penkum) Kejagung.

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait