Bupati Kotim Minta Damang Tidak Terlibat Politik

Teks foto: Bupati Kotim yang juga Ketua Umum DAD Kotim, Halikinnor saat melantik Damang Kepala Adat Kecamatan Seranau, Yanto di aula kantor Kecamatan Seranau, Jumat (14/6/2024). (Foto: Istimewa/Pemkab Kotim)(kalselpos.com)

Sampit, kalselpos.com – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meminta para damang dan mantir tidak terlibat politik praktis. Jabatan dalam lembaga adat tersebut harus dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu masyarakat.

 

Bacaan Lainnya

Harapan itu disampaikan Halikinnor saat melantik Damang Kepala Adat Kecamatan Seranau, Yanto pada Jumat (14/6/2024) sore. Turut hadir dalam acara itu Wakil Bupati Irawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Raihansyah serta pejabat lainnya.

 

“Tugas damang dijalankan lurus-lurus saja mengurus masalah adat. Soal politik itu ranah lain. Ini tahun politik, makanya perlu kita ingatkan,” kata Halikinnor.

 

Menurut Halikinnor, damang mempunyai peran strategis di tengah masyarakat. Damang menjadi perpanjangan tangan pemerintah, khususnya dalam hal peraturan terkait adat istiadat di daerah ini.

 

Dalam kesempatan ini Halikinnor yang juga Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim mengatakan, perlunya pembenahan internal agar lembaga adat bisa menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik sebagaimana mestinya.

 

“Semua harus memahami batasan-batasan tugas dan kewenangan masing-masing sehingga tidak sampai terjadi lagi perbedaan maupun pertentangan antara sesama kita, misalnya antara damang dengan mantir atau lainnya,” katanya.

 

Halikinnor berterima kasih dan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh damang atas kinerjanya selama ini. Keberadaan damang diharapkan dapat membantu tugas pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan penerapan hukum adat istiadat Dayak di daerah ini.

 

Untuk menyamakan persepsi, Halikinnor berencana menggelar pertemuan besar yang dihadiri pengurus DAD di semua tingkatan, damang dan mantir dari seluruh wilayah di Kotim.

 

Dengan begitu, semua mempunyai pemahaman dan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan di lapangan.

 

Pemahaman yang baik dan benar tentang hukum adat juga akan memudahkan pelaksanaan di lapangan. Ini karena ada pembagian tugas sehingga struktur kelembagaan di tingkat bawah pun dapat menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.

 

“Nanti juga bisa lebih baik dalam meneliti masalah yang diadukan warga sehingga dapat membedakan mana yang akan ditangani dengan hukum positif oleh aparat penegak hukum dan mana yang bisa ditangani oleh damang atau mantir menggunakan hukum adat,” pungkas Halikinnor.

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait