PHRI : Razia kamar Hotel secara ‘Sembarangan’ rugikan Usaha Perhotelan

Teks foto []istimewa RAZIA HOTEL - Razia Tempat Hiburan Malam yang digelar Polresta Banjarmasin beberapa waktu lalu jadi sorotan.(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com – Bisnis perhotelan di Kota Banjarmasin sejak tahun 2023 lalu sudah membaik, bahkan tingkat hunian mencapai 70 persen.

Menjalani tahun 2024 ini semakin optimis dapat menaikkan tingkat hunian, hingga berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat dan sektor pariwisata di Banjarmasin.

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Banjarmasin, Budi Salim, Kamis (13/6/2024) siang.

Sejauh ini, data hingga Januari 2024, PHRI Banjarmasin memiliki 71 anggota, dengan 26 anggota hotel berbintang.

“Kepada teman-teman perhotelan di Banjarmasin agar saling jaga, aktif berkomunikasi, jalin komunikasi yang baik juga dengan Forkopimda setempat hingga jalin hubungan yang baik juga dengan institusi lain seperti Polri dan TNI, ” jelas Budi Salim.

Komunikasi yang baik di antaranya adalah mendukung kegiatan seperti razia yang digelar pihak kepolisian.

Hotel merupakan ranah privasi, jadi arah dan tujuan harus jelas, serta ada komunikasi dan koordinasi dengan pihak manajemen hotel.

“Kamar itu ranah privasi, razia harus dikomunikasikan, surat perintah ada dan harus lengkap. Harus terarah tujuannya, tidak bisa ‘sembarangan’, serta ada target operasi yang memang dicari, ” tegas Budi.

Hal penting ini perlu diketahui, terlebih dalam upaya meningkatkan dan turut mendukung sektor pariwisata di Banjarmasin.

Karena dikhawatirkan, dampak dari situasi ini bisa mempengaruhi kenyamanan tamu dan tingkat hunian.

“Apalagi cara razia dengan sistem acak itu bisa merugikan kenyamanan, ganggu tamu lainnya karena belum tentu semua ada. Target operasi harus jelas, surat perintah harus lengkap, ” ucapnya lagi.

Ada target operasi, bukan semua kamar terkena razia dan tidak secara acak.

Lantas, apa kerugian bagi pihak perhotelan, tamu bisa komplain ke pihak manajemen, tamu bisa merasa tak nyaman dan aman untuk beristirahat, hingga daripada sisi privasi hotel juga bisa jadi sorotan dan mendapat komplain dari tamu.

” Pihak hotel juga harus jaga areanya, bisa menjaga keamanan dan kenyamanan terlebih hotel bintang 4. Namun, sebenarnya semua kategori hotel dan penginapan itu malah tidak bisa sembarangan mendapat razia,” bebernya.

Harus ada target operasi yang jelas, bila memang begitu, tentu pihak hotel juga agar bisa bekerja sama.

Pihak PHRI akan melakukan langkah secara bertahap, langkah awal tentunya akan berkoordinasi, memperjelas kronologi dan melakukan komunikasi dulu.

“Dalam usaha perhotelan ini ada invastasi yang harus dijaga, ketidaknyamanan tamu bisa berujung komplain. Bisa berpengaruh terhadap sektor pariwisata, ” sebutnya.

Diketahui, razia Tempat Hiburan Malam (THM) yang digelar Polresta Banjarmasin beberapa waktu lalu jadi sorotan.

Apakah akan melakukan upaya komunikasi dengan Polda Kalsel? “Langkahnya belum menyentuh ke arah itu,” jawabnya. Pihaknya akan melakukan komunikasi dan koordinasi dulu.

Namun demikian, secara umum, kata Budi, untuk pemeriksaan di hotel memang bisa dilakukan jika ada TO (Target Operasi) yang dicari dan ada surat tugas dari pihak kepolisian.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait