Bapenda kembali Laksanakan Program Penghapusan Denda bagi Wajib Pajak Kendaraan 

Teks foto :  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, SE, MSi.(ist)(kalselpos.com)

Kotabaru, Kalselpos.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi mengajak warga masyarakat agar disiplin membayar pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan kemajuan pembangunan Banua.

 

Bacaan Lainnya

 

Disampaikannya, hasil pendapatan pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat akan dikumpulkan ke kas daerah selanjutnya digunakan untuk membangun infrastruktur demi pemerataan pembangunan di Kabupaten Kota.

 

“Misalnya dalam waktu dekat akan dikerjakan pemerintah yaitu pembangunan jembatan penghubung Kotabaru dan Tanah Bumbu, ” katanya usai melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kalsel Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Rabu (5/6).

 

Ia menambahkan kegiatan edukasi ini terus digencarkan demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.Perlu kami ingatkan pula bahwa pajak itu gasan membangun banua itu intinya sehingga disini poinnya adalah pentingnya kontribusi dan kepedulian serta kesadaran bagi Wajib Pajak (WP) khususnya disektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),pajak alat berat hingga Pajak Air Permukaan (PAP) maupun disektor pendapatan lainnya.

 

 

“Termasuk tarif retribusi kapal di setiap pelabuhan, ” tambah pria yang karib disapa Paman Yani.

 

Senada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, SE, MSI menuturkan dalam rangka

meningkatkan kesadaran masyarakat Kalsel untuk taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemerintah Provinsi (Pemprov ) Kalsel kembali memberikan keringanan bagi Wajib Pajak (WP) memberikan keringanan penghapusan sanksi administrasi kepada warga banua yang mengalami keterlambatan membayar PKB mereka, bukan itu saja Pemprov juga membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) jika ada masyarakat yang masih memiliki kendaraan bermotor tapi belum atas namanya sendiri.

 

“Mari manfaatkan kesempatan emas ini, termasuk Pemprov kalsel menghapuskan pajak progrossiv, ” tuturnya.

 

Lanjut pria ramah ini adapun kebijakan ini akan dimulai sejak 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024. Mari kepada seluruh masyarakat banua jadilah pelopor untuk berkontribusi dalam pembangunan diantaranya dengan taat membayar pajak karena semua pajak maupun retribusi yang telah dibayarkan untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan.

 

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait