Langgar Kode Etik, Komisioner Bawaslu HSS diberhentikan DKPP RI

Teks foto : KETUA BAWASLU -Ketua Bawaslu Kabupaten HSS Hasnan Fauzan saat wawancara.(Sofan)(kalselpos.com)

Kandangan, kalselpos.com -Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Masridah Badwie diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI) karena melanggar kode etik.

“Dari hasil persidangan kode etik, DKPP RI memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Masridah Badwie, Selasa (28/5/2024),” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten HSS Hasnan Fauzan, Rabu (29/5/2024) di Kantor Bawaslu setempat.

Bacaan Lainnya

Dijelaskan Hasnan, sanksi pemberhentian tetap yang diberikan kepada Masridah Badwie sifatnya mengikat dan final, sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan.

Berdasarkan keputusan DKPP RI tersebut, paling lambat tujuh hari Bawaslu RI akan melayangkan surat pemberhentian kepada Masridah Badwie untuk diberhentikan sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten HSS.

“Jika sudah ada surat resmi dari Bawaslu RI maka Masridah Badwie tidak lagi menjabat sebagai Komisioner Bawaslu HSS,” ujar Hasnan.

Karena belum ada surat resmi dari Bawaslu RI tentang pemberhentian Masridah Badwie, maka masih bisa melakukan aktivitas sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten HSS Koordinator di Divisi Hukum, Pencegahan Parmas dan Humas.

“Karena belum ada surat resmi, hari ini Masridah Badwie melakukan kegiatan sesuai bidangnya dan dilakukan secara profesional,” ujar Hasnan.

Terkait dengan penggantian antar waktu (PAW) Komisioner Bawaslu HSS, ujar Hasnan, berdasarkan hasil keputusan DKPP diserahkan dan akan ditetapkan oleh pihak Bawaslu RI.

“Sesuai keputusan DKPP, yang memilih dan melantik PAW adalah Bawaslu RI yang akan kami menerima semua hasil keputusan tersebut,” ujar Hasnan Fauzan.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait