Pemkab HSU Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023

Teks foto: Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023 oleh Pemkab HSU di Rapat Paripurna DPRD. (diskominfosandi)(kalselpos.com)

Amuntai,kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Penyampaian dilakukan saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ke 6 Masa Sidang II Tahun 2024 di Ruang Rapat Paripurna Lt. II, Rabu (15/5/2024) lalu.

Bacaan Lainnya

Sesuai aturan, kepala daerah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Sekda HSU Adi Lesmana menyampaikan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan tugas pemerintah yang wajib kita laksanakan pada setiap tahunnya.

“Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan yakni, Pasal 320 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”, tambahnya.

Ia juga menyampaikan, Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 dalam ringkasan laporan realisasi anggaran, untuk Pos Pendapatan Daerah, semula ditargetkan sebesar Rp1 Triliun 360 Miliar 504 Juta 333 Ribu 070 Rupiah.

Setelah perhitungan akhir tahun anggaran, terealisasi sebesar Rp1 Triliun 407 Miliar 165 Juta 120 Ribu 155 Rupiah 22 atau terealisasi lebih dari 100 persen yakni sebesar 103,43 persen.

Terlampauinya capaian target Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2023 ini disebabkan,

Bertambahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada pos pendapatan lain pada PAD yang sah, yakni sebesar Rp14 Miliar 247 Juta 804 Ribu 703 Rupiah 22 Sen atau terealisasi sebesar 112,94 persen.

Bertambahnya realisasi dana Transfer dari Pemerintah Pusat, yakni sebesar Rp28 Miliar 281Juta 134 Ribu 577 atau terealisasi sebesar 102,53 persen.

Terealisasinya anggaran lain pada PAD yang sah, meski semula tidak kita targetkan, yakni sebesar Rp75 Juta 807 ribu.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pos Belanja Daerah, dalam perubahan APBD tahun Anggaran 2023 yang lalu. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1 Triliun 605 Miliar 662 Juta 631 Ribu 166 sen.

Setelah perhitungan akhir tahun anggaran, terealisasi sebesar Rp1 Triliun 396 Miliar 634 Juta 174 Ribu 943 Rupiah 61 Sen) atau terealisasi hanya sekitar 86,98 persen dari total anggaran.

Tidak terealisasinya anggaran belanja ini, terjadi pada belanja operasi, yang hanya terealisasi sekitar 86,4 persen belanja modal yang hanya terealisasi sekitar 85,67 persen dan belanja tidak terduga hanya terealisasi sekitar 1,78 persen.

“Dengan demikian, dari hasil perhitungan akhir tahun, antara total realisasi Pendapatan Daerah dengan total realisasi Belanja Daerah, diperoleh Surplus anggaran sebesar Rp10 Miliar 530 Juta 945 Ribu 211 61 Sen,” sampai Sekda.

Dalam Pos Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Daerah, semula kita anggarkan sebesar Rp352 Miliar 967 Juta 196 Ribu 441 Rupiah.

Setelah perhitungan akhir tahun anggaran, terealisasi sebesar Rp352 Miliar 972 Juta 757 Ribu 939 Rupiah 34 Sen atau terealisasi lebih dari 100 persen.

“Sedangkan pada sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, kita anggaran sebesar Rp107 Miliar 808 Juta 898 Ribu 345 Rupiah, terealisasi 100 persen. Dari selisih Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, diperoleh Netto dalam pembiayaan sebesar Rp245 Millar 163 Juta 859 Ribu 594 Rupiah 34 Sen,” tuntasnya.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait