Kasus penggelapan Uang sebesar Rp210 juta bergulir di PN Rantau

Teks foto  []dilah KASUS PENGGELAPAN - Sidang lanjutan perkara kasus dugaan penggelapan dengan dihadirkan para saksi-saksi.

Rantau, kalselpos.com – Kasus dugaan penggelapan titipan uang untuk uang muka pembelian tanah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Rantau, Selasa (27/2/24) siang.

 

Bacaan Lainnya

Sidang kali ini memasuki agenda pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan menghadirkan saksi-saksi dan korban serta terdakwa.

 

JPU dari Kejari Tapin yaitu Dimas Rangga Ahimsa dan Thessa Tamara Santoyo, menghadirkan terdakwa berinisial D, yang di dampingi tiga orang kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Muhammad Pazri.

 

Sementara korban diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni Fauzan Ramon.

 

JPU Dimas Rangga Ahimsa mengatakan, pihaknya yakin kasus yang dituntut ini adalah merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 atau 372 KUHP tentang penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa D.

 

“Salah satu titik sentralnya dalam kasus, ini adalah adalah ketika kita bilang itu ada penipuan atau penggelapan, karena tanah yang dijualbelikan tidak ada dan tidak jelas, jadi itu murni perkara pidana,“ jelasnya.

 

Kalaupun beda versi dari penasihat hukumnya, silahkan, tetapi kita sudah yakin, itu adalah kasus tindak pidana penggelapan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

 

Sementara korban yang diwakili penasihat hukumnya, Fauzan Ramon menjelaskan, bergulirnya kasus ini terkait uang DP atau uang muka yang dibuat dalam kwitansi tertulis atau uang titipan sebesar Rp210 juta untuk pembelian sebidang tanah diberikan kepada terdakwa inisila D, yang transaksi pembayarannya di Binuang, Kabupaten Tapin.

 

 

“Dalam perjalannya ternyata tanah yang mau dijual tidak ada, melainkan milik orang lain yang ditawarkan oleh terdakwa D, sehingga korban minta dikembalikan uang titipan tersebut, “ jelasnya.

 

Sudah sebanyak 3 kali kita berikan somasi untuk mengembalikan uang titipan, namun tidak digubris oleh terdakwa D, akhirnya kita lapokan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum.

 

 

Terpisah, penasehat hukum terdakwa D, yakni Muhammad Pazri mengatakan, bperkara ini berdasarkan kwitasni yang ada, merupakan kwitansi pinjam meminjam.

“Jadi beda perkara atau pembuktian dengan yang disajikan dalam dakwaan JPU pada sidang kali ini, “jelasnya.

 

 

Dia melihat ada perbedaan dari saksi yang dihadirkan. Keterangan yang sifatnya ke arah jual beli tanah di Desa Tawahan , padahal perkara ini murni dari uang Rp210 juta adalah pinjam meminjam.

 

“Jadi perkara yang diadukan ini adalah pinjam meminjam, sehingga kalau orang tidak bisa membawar maka perkaranya ke perdata, “ ujarnya

 

Karena fakta di persidangan jual beli lahan, tetapi dari sisi lain uang muka sementara. Jadi terdakwa bukan lembaga penitipan atau pinjam meminjam uang.

 

 

Sekedar diketahui, kasus ini berawal dari penggelapan dilakukan terdakwa D dengan korban H Zaini Mahdi berupa sebidang tanah seluas 46.656m/2 atau 4.6656 hektare Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan.

 

Bermula terdakwa D menawarkan sebidang tanah tersebut kepada korban H Zaini Mahdi kemudian yang bersangkutan tertarik lalu menitipkan uang sebanyak dua kali, pertama Rp150 juta kemudian kedua Rp60 juta.

 

Sedang harga yang disepakati sebesar Rp235 juta per hektarenya. Setelah dicek ke lapangan ternyata tanah tersebut milik orang lain yakni milik PT Semesta Cemerlang (Balangan Coal) yang berada Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan.

 

Atas itulah korban merasa dirugikan dengan uang titipan atau uang muka sebesar Rp210 juta yang diberikan kepada terdakwa D, lantaran uang sebesar itu tidak dikembalikan kepada korban.

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait