Launching PSPM pada Bidang Pemerintah Desa di HSU

Teks foto:  Kepala Bidang Pemerintah Desa Budia Hendra bersama Pj Bupati HSU Zakly Asswan. (ist)

Amuntai, Kalselpos.com – Penetapan Standar Pelayanan Minimal (PSPM) desa merupakan salah satu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

 

Bacaan Lainnya

PSPM Desa dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan pelayanan kepada masyarakat dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

 

Hal itulah yang menghadirkan PSPM Desa di Kabupaten HSU oleh Kabid Pemdes DPMD Budia Hendra. Launching PSPM Desa dilakukan bersamaan dengan launching aplikasi milik Pemerintah Kabupaten HSU, Selasa (28/11) lalu di Mess Negara Dipa Amuntai, oleh Pj Bupati HSU Zakly Asswan.

 

“Alurnya, kepala desa menetapkan Standar Pelayanan Minimal Desa dengan keputusan kepala desa. Pejabat penyelenggara SPM Desa melakukan pengelolaan pelayanan secara transparan dan akuntabel,” jelas Budia.

 

Ia melanjutkan, Pejabat penyelenggara SPM Desa terdiri atas kepala desa sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa. Sekretaris desa (Sekdes) melakukan penatausahaan administrasi penyelenggaraan SPM desa dan bertanggung jawab atas kesekretariatan penyelenggaraan SPM Desa.

 

“Kemudian ada lagi, kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi yang bertugas melaksanakan teknis pelayanan dan bertanggungjawab kepada kepala desa melalui Sekdes. Perangkat desa lainnya yang bertugas membantu pelaksanaan pelayanan administrasi,” tambahnya.

 

Ia menuturkan, SPM Desa antara lain, penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan dan pengaduan masyarakat.

 

Penyediaan informasi pelayanan dapat dilakukan melalui media seperti pertemuan dan media sosial lainnya, ini bertujuan agar mudah dan cepat.

 

Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan antara lain, meliputi persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan serta tata cara penyampaian pengaduan.

 

“Disediakan pula layanan pengaduan masyarakat yang berfungsi sebagai umpan balik bagi Pemdes dalam upaya meningkatkan kualitas layanan. Pemerintah Desa (Pemdes) bisa belajar dari masyarakat yang tidak puas dengan pelayanannya, juga belajar mendengarkan kritik dan masukan masyarakat menjadi penting untuk menuju perubahan,” sampainya.

 

Sebelumnya, bertepatan dengan itu. Pemerintah Kabupaten HSU telah meluncurkan Aplikasi Cloud HSU dan beberapa aplikasi layanan lainnya, diantaranya aplikasi layanan Srikandi (sistem informasi kepegawaian online, Simadas dan Simanis (aplikasi pendataan kader dasawisma), Siul Pensiun Online (usul pensiun Online), Fitur EKGB / layanan kenaikan gaji berkala otomatis, dan Fitur Teman Bakonsul melalui aplikasi Helpdesk HSU.

 

Pj Bupati HSU, Zakly Asswan mengapresiasi yang dilaksanakan oleh Diskominfosandi atas launching aplikasi tersebut. Seluruh aplikasi layanan yang diresmikan, merupakan suatu upaya dalam mendukung pembangunan pemerintahan yang berbasis elektronik sesuai perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait