Husairi Ingatkan Pengelolaan ADD Jangan Sampai Menyalahi Aturan

Sosialisasi Kesadaran Hukum Bagi Kepala Desa dan Aparatur Desa untuk Pengelolaan Dana Desa, Selasa (13/9).(humas)(kalselpos.com)

Amuntai, kalselpos.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melaksanakan Sosialisasi Kesadaran Hukum Bagi Kepala Desa dan Aparatur Desa untuk Pengelolaan Dana Desa, Selasa (13/9).

 

Bacaan Lainnya

Kegiatan tersebut merupakan program pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten HSU guna menyampaikan informasi terkait peraturan perundang-undangan khususnya pengelolaan keuangan desa.

Digelar di Gedung Aneka Guna HSU ini dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati HSU H. Husairi Abdi, Lc, Kejari HSU, Perwakilan dari Polres HSU, Plt. Kepala DPMD HSU, camat dan Kepala Desa Se-HSU.

Ketua APDESI HSU Wahyudin Agus Faisal mengatakan, melalui kegiatan ini para Kades menambah pengetahuan, pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum, terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi dan akuntabel secara bertanggung jawab.

Dikatakannya, bagaimana memberikan pengetahuan, pemahaman serta menyamakan persepsi untuk meningkatkan kesadaran aparat desa sehingga dapat tercipta aparat desa yang sadar hukum khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa.

“Ada 642 peserta yang kami undang dalam acara ini, terdiri dari 214 kepala desa dan masing desa mengikutsertakan 2 aparat desa,” terangnya.

Plt. Bupati HSU H. Husairi Abdi, Lc mengingatkan, bahwa Kepala Desa adalah tokoh panutan yang diberikan amanah, maka dari itu harus menjaga tingkah laku dan terus belajar agar setiap kebijakan yang dikeluarkan jangan sampai menyalahi aturan.

“Jangan sampai ada mindset kepala desa yang menganggap ADD adalah kekuasaan Kepala Desa. Memang kepala desa adalah pengguna anggaran dalam pengelolaan dana desa, namun harus digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Dua arahan yang ditekankan Husairi, yakni kepala desa diminta bisa mengupayakan dan menindaklanjuti upaya pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah, pada tingkat desa, dengan mengacu dan mempedomani keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI no.97 tahun 2022 Tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi. “Salah satunya adalah penggunaan dana desa untuk pengendalian inflamasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa,” ujarnya.

Selain itu, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022. Maka pemerintah daerah wajib untuk menyalurkan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial.

“Kami berharap, bantuan sosial tersebut dijaga agar tepat sasaran siapa saja yang patut untuk menerimanya seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah,” jelasnya.

Sport.kalselpos.com

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait