Jaga Kedaulatan Negara, Timpora Kalsel pastikan Pengawasan Orang Asing di Banua

  • Whatsapp
Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi pengawasan orang asing di Kalimantan Selatan, Jumat (22/10/2021).(Jaelani Hasan)(kalselpos.com)

Banjarmasin , kalselpos.com – Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi pengawasan orang asing di Kalimantan Selatan di salah satu hotel kenamaan di Banjarmasin, Jumat (22/10/2021).

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, ini dalam rangka memastikan Kedaulatan negara melalui jalur lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta memastikan pengawasan terhadap keberadaan adan aktivitas orang asing di Indonesia.

Bacaan Lainnya

Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan beserta jajaran dan para pimpinan dari Instansi/Lembaga yang menjadi anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepolisian, TNI, Kejati, BIN, BNN, Kemenkeu, serta Kemenag.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Tejo Harwanto menyampaikan, tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi TIMPORA yang langsung dihadiri oleh Wamenkumham ini bertujuan untuk menjaga tegaknya Kedaulatan NKRI dari aspek Keimigrasian.

“Berbicara mengenai orang asing dalam hal ini tidak hanya menjadi persoalan Keimigrasian semata, akan tetapi menjadi persoalan sosial dan politik di dalam kehidupan masyarakat di negara kita. TIMPORA Kalsel menjadi wadah untuk saling bertukar informasi untuk mencari solusi bersama di dalam menangani persoalan orang asing khususnya di Kalimantan Selatan,” ucap Tejo.

Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata menyampaikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sendiri membawahi 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, yang wilayah kerjanya meliputi 11 Kabupaten/Kota, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin yang wilayah kerjanya meliputi 2 Kabupaten, Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Menurutnya, selama masa Pandemi Covid-19 berdasarkan izin tinggal yang diterbitkan, data keberadaan orang asing di Kalimantan Selatan pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Banjarmasin, pada tahun 2019 berjumlah 797 orang, pada tahun 2020 sebanyak 403 orang, dan sampai pada bulan September 2021 ini jumlahnya sebanyak 181 orang sedangkan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Batulicin, pada tahun 2019, terbit Izin Tinggal Kunjungan sebanyak 52, serta Izin Tinggal Terbatas sebanyak 62.

Kemudian pada tahun 2020, Izin Tinggal Kunjungan terbit sebanyak 83 dan Izin Tinggal Terbatas sebanyak 61. Tapi pada tahun 2021, Izin Tinggal Kunjungan menurun menjadi hanya 11, namun Izin Tinggal Terbatas meningkat menjadi berjumlah 82.

“Peningkatan ini terjadi karena terdapat pembukaan perusahaan baru di wilayah kerja Kantor Imigrasi Batulicin,” ungkap Teo.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, Pengawasan terhadap orang asing merupakan tindakan preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pelanggaran keimigrasian, yang kejahatan-kejahatan trans-nasional lainnya.

“Artinya ketika kita melihat dalam konteks penegakan hukum secara menyeluruh, bukan berapa banyak kasus yang berhasil diungkap, tetapi bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi kasus. Saya kira apa yang dilakukan pada hari ini oleh Kementerian Hukum dan HAM Kalsel merupakan langkah positif,” ujarnya.

TIMPORA Kalsel sendiri memiliki tugas untuk mengadakan rapat koordinasi pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pertukaran data dan informasi atas keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing, serta melakukan operasi gabungan jika diperlukan untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh WNA di Kalimantan Selatan.

TIMPORA Kalsel yang dikomandoi oleh Divisi Keimigrasian saat ini mengawasi sebanyak 61 perusahaan yang mempekerjakan 252 Tenaga Kerja Asing (TKA).

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.