Bupati Wahid Ikuti Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting

Amuntai,kalselpos.com -Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan (Kalsel) secara hybrid disosialisasikan.

Bacaan Lainnya

Sosialisasi ini diikuti para Bupati/ Walikota se Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin dan turut hadir juga Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Abdul Wahid HK, Sabtu (18/9) lalu.

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor mengajak, kepada seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk terus berupaya mempercepat dalam menekan angka stunting di daerahnya masing-masing.

“Dengan adanya sosialisasi ini seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan stunting bisa lebih cepat lagi dan efektif menangani permasalah stunting,” ucapnya.

Kendati demikian, meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi terus berupaya percepatan penurunan angka stunting di Kalsel.

Seperti, melakukan survei melalui aplikasi e-PPGBM, evaluasi kinerja kabupaten/kota, integrasi konvensi kabupaten/kota, meningkatkan kapasitas petugas gizi di puskesmas untuk mengoptimalkan pelaksanaan asupan gizi dan memantapkan kinerja KP25 kabupaten/kota.

“Besar harapan kita dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 mempercepat penanggulangan stunting dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan agenda percepatan penurunan stunting,” harap Gubernur Kalsel.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) Hari Nur Cahya Murni mengatakan, berdasarkan instruksi Presiden melalui Perpres nomor 72 tahun 2021 yaitu fokus penurunan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, di antaranya NTT, Sulbar, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

“Fokus, ini menjadi tugas berat masing-masing kabupaten/kota di Kalsel untuk memprioritaskan penurunan stunting di tahun-tahun berikutnya,” imbuh Cahya.

Lebih lanjut, memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu dipastikan tetap berlangsung.

Meningkatkan upaya promotif, edukasi dan sosialisasi bagi ibu hamil serta pada keluarga tentang pemahaman pencegahan stunting dengan melibatkan PKK, tokoh agama, masyarakat.

Selain itu, upaya penurunan stunting juga berkaitan erat dengan program perlindungan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga tidak mampu.

Pada kesempatan tersebut, adapun pemberian penghargaan untuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dihadiri Bupati dan Walikota se-Kalimantan Selatan.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait