Kasus Penurunan Baleho tetap Lanjut, tak pernah Diberhentikan

  • Whatsapp
Kombes Pol M Rifa’i(kalselpos.com)

Banjarmasin,kalselpos.com – Kasus dugaan pelepasan baleho oleh pihak Pol PP Kota Banjarmasin, beberapa waktu lalu, yang ditangani pihak Ditreskrimum Polda Kalsel, hingga kini ternyata masih berlanjut
“Kasus penurunan baleho masih berlanjut dan tidak pernah dihentikan”ucap Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol M Rifa’i, ketika dikonfirmasi, Kamis (29/7) siang, di Banjarmasin.
Saat ini penyidik masih memeriksa saksi tambahan. “Kita juga masih berkordinasi dengan pihak ‘kejaksaan terkait kasus tersebut, untuk melengkapi petunjuk kejaksaan,” tegasnya.
Sekedar mengingatkan, kasus penurunan baleho bando oleh personel Satpol PP Kota Banjarmasin yang diterjunkan di kawasan ruas Jalan Achmad Yani, terjadi pada Senin (8/6/2020) lalu. Mereka menyegel baleho – baleho bando yang dinilai tak sesuai izin peruntukkannya.
Aksi personel Satpol PP, itu dengan cara melepas seluruh baleho yang membentang di jalan raya dan dikawal aparat Polresta Banjarmasin serta Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Mereka pun, kemudian menempelkan pengumunan disegel.
Kejadian tersebut juga disaksikan langsung oleh Ketua Asosiasi PengusahaPeriklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Cabang Kalsel, Winardi Sethiono.
Pelepasan baleho bando, itu sempat diiringi dengan ketegangan antara Winardi dengan Plt Kasatpol PP Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik.
Winardi memprotes tindakan yang dilakukan puluhan Satpol PP tersebut. Menurutnya, konflik tersebut sudah sempat dibicarakan bersama Walikota Ibnu Sina, pada Sabtu (6/6/2020) lalu, hingga menghasilkan kesepakatan untuk menunda terlebih dahulu pelepasan tersebut.
“Kata Pak Walikota Banjarmasin sudah tidak ada penurunan, dan kita akan bersama-sama duduk satu meja untuk memprogramkan langkah selanjutnya,” ujar Winardi, saat itu
Menurut dia, saat ini pihaknya disulitkan oleh aturan yang digunakan pemerintah kota. Ia mengatakan Pemkot Banjarmasin seharusnya mengacu pada Perda dan Perwali Kota Banjarmasin, bukan mengacu pada Permen PUPR.
“Kalau kita mengacu pada Perda, kita akan ikut terus. Karena memang dasar acuannya adalah Perda Tahun 2014 dan Perwali 2016 yang mengizinkan itu. Kalau mereka menggunakan Permen PUPR Tahun 2010, tentunya mereka sudah memasukkan aturan itu dalam Perda,” tegasnya
Winardi juga mempertanyakan surat peringatan yang dikirim oleh pemkot melalui Satpol PP Kota Banjarmasin. “Kalau teman-teman yang lain menerimanya, itu ada surat yang tidak pakai nomor. Kemudian ada yang menerima surat kedua dan ketiganya jadi satu. Ada yang terlebih dahulu menerima surat,” bebernya.
Winardi menyatakan, pihaknya tak akan tinggal diam. Ketua APSI Kalsel ini menegaskan bakal melanjutkan perkara tersebut melalui jalur hukum, hingga kasus ini sampai ke Polda Kalsel.
(Aplikasi Kalselpos.com)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.