Kasus dugaan Pemalsuan di sidang PHPU Pilgub Kalsel, sejumlah Pihak dipanggil sebagai Saksi

  • Whatsapp
Abdul Aziz

Banjarmasin, kalselpos.com – Kasus dugaan pemalsuan dokumen berupa surat pernyataan yang dijadikan alat bukti dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2020 terus bergulir.

Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifa’i mengatakan, dalam tahap penyidikan ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) setempat, sudah memanggil komisioner KPU Banjar, Abdul Muthalib.

Bacaan Lainnya

“Ya sudah diperiksa hari Senin (12/4/2021),” kata Kabid Humas, Rabu (14/4/2021).

Abdul Muthalib merupakan orang yang membuat laporan ke polisi karena meyakini tandatangannya dalam surat pernyataan yang dijadikan Paslon Nomor Urut 2 Pilgub Kalsel, H Denny Indrayana-H Difriadi (H2D) sebagai bukti dalam sidang PHPU, dipalsukan.

Dikonfirmasi terpisah, Abdul Muthalib atau yang akrab disapa Azis mengakui diperiksa, pada Senin (12/4/2021) sejak pukul 9.00 Wita.

“Sudah dipanggil ke Polda, sekitar jam 9.00 Wita. Saya dipanggil sebagai korban,” jelas Azis.

Kepada dirinya, penyidik masih menanyakan seputar surat pernyataan berisi pengakuan manipulasi perolehan suara Pilgub Kalsel Tahun 2020 di Kabupaten Banjar yang dibubuhi tandatangan Azis.

Azis tetap berkukuh, Ia tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut dan tandatangannya dalam pernyataan itu dipalsukan.

Azis mengatakan, selain dirinya, koleganya anggota KPU Banjar lainnya juga diketahui turut dipanggil sebagai saksi oleh Ditreskrimum Polda Kalsel.

Juru Bicara Kuasa Hukum Paslon H2D, M Raziv Barokah mengaku, anggota tim Hukum H2D yaitu Jurkani sudah menerima undangan dari Ditreskrimum Polda Kalsel untuk hadir sebagai saksi, pada Jumat (16/4/2021).

Meski demikian, Raziv menyatakan Jurkani mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan.

Pasalnya, Jurkani di hari yang bersamaan dijadwalkan melakukan kegiatan advokasi dalam kasus hukum lainnya terkait sengketa lahan.

Sedangkan pihak Paslon H Sahbirin Noor-H Muhidin (Paman BirinMu) melalui Tim Hukum yang dinahkodai Andi Syafrani mengatakan, akan terus memonitor jalannya proses atas kasus tersebut.

“Kelanjutan kasus ini harus didorong untuk membuktikan bahwa tidak pernah ada penggelembungan suara di Kabupaten Banjar, dan ini penting untuk membersihkan nama pihak penyelenggara Pilkada di mana mereka seakan dituduh melakukan penggelembungan suara,” pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini Kabar Terbaru Hari ini

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

[]penulis. : Hafidz
Editor. : s.a lingga

Pos terkait