Selain vonis 3, 4 Tahun, mantan Ketua dan Sekretaris KONI diwajibkan kembalikan Uang Korupsi

  • Whatsapp
[]istimewa DIVONIS 3 TAHUN – Mantan ketua KONI Banjarmasin, H Djumadri Masrun saat disidang di Pengadilan Tipikor, belum lama tadi.

Banjarmasin, kalselpos.com – H Djumadri Masrun dan H Widharta Rahman, mantan ketua dan sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarmasin, akhirnya dijatuhi vonis masing – masing selama 3 tahun dan 4 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Rabu (10/3/2021) kemarin.
Selain kurungan badan, mantan Ketua KONI Banjarmasin itu, juga dijatuhi hukuman denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, termasuk wajib mengembalikan uang dugaan korupsi atau uang pengganti sebesar Rp500 juta subsidair 1 tahun kurungan.
Hal sama juga berlaku kepada H Widharta, selain vonis hukuman, dia juga dikenakan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta mengembalikan uang pengganti sebesar Rp360 juta subsidair 1 tahun kurungan.
Kedua terdakwa dinilai hakim majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang diketuai, Jamser Simanjuntak SH MH, terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Vonis yang dijatuhkan hakim itu sendiri, lebih ringan di banding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), M Irwan SH MH yang sebelumnya menuntut keduanya, masing – masing dengan hukuman 5 tahun penjara, pada sidang pembacaan tuntutan, pada Rabu (10/2/2021) lalu.
JPU juga menuntut keduanya didenda masing-masing sebesar Rp100 juta subsidair enam 6 kurungan penjara. Selain itu, terdakwa Djumadri Masrun dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta subsidair kurungan selama 2 tahun.
Sedangkan H Widharta Rahman dituntut pula membayar uang pengganti sebesar Rp380 juta subsidair selama satu tahun kurungan.
Dalam vonis tersebut, majelis hakim belum memerintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap kedua terdakwa.
Kuasa hukum terdakwa H Djumadri, yakni Bujino A Salan SH MH, mengaku akan melakukan upaya Banding.
“Karena ada beberapa hal yang belum dipertimbangkan majelis hakim,” ucap Bujino kepada wartawan.
Sedangkan kuasa hukum H Widharta yaitu, Dr Marudut Tampubolon SH MH, menyatakan masih pikir-pikir terhadap putusan hakim.
Diketahui sebelumnya, kedua terdakwa terlibat kasus dugaan korupsi dana hibah KONI tahun 2017, sebab dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan kerugian negara sebesar Rp2,1 miliar.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Bacaan Lainnya

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

[]penulis /editor : s.a lingga

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya