Notaris dilaporkan, perombakan Yayasan terkait Pencaplokan tanah Wakaf ‘dibawa’ ke Kejaksaan

  • Whatsapp
[]istimewa TEMUI KEMENKUMHAM- Wikarya F Dirun SH MH, selaku penerima kuasa dari Yayasan Islam Haji Kamuk Rangga atau Nazhir, saat datang ke Kanwil Kemenkumham Kalteng, Rabu (3/3/21) kemarin, di Palangka Raya, melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris yang membuat akta perubahan, guna mencaplok tanah wakaf.

Palangka Raya,kalselpos.com– Selain melaporkan pihak Notaris, dugaan pencaplokan tanah wakaf seluas 580.000 M2 ber-SHM Nomor 3355, yang hingga kini masih bergulir di peradilan agama Kota Palangka Raya, Kalteng, juga dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Laporan sendiri terkait dugaan ‘ketidakberesan’ perombakan Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin, sebagai modus untuk memuluskan pencaplokan tanah wakaf tersebut.


“Kenapa kami melaporkan kasusnya ke kejaksaan, itu dikarenakan, kewenangan memeriksa dan membubarkan yayasan adalah institusi kejaksaan, sesuai UU yang mengatur tentang yayasan,” ungkap Wikarya F Dirun SH MH, selaku penerima kuasa dari Yayasan Islam Haji Kamuk Rangga atau Nazhir (yakni pihak penerima harta benda wakaf dari Wakif atau pemberi wakaf).
Kepada kalselpos.com, saat dikonfirmasi, Rabu (3/3/21) malam, dijelaskan, selaku Pelapor, pihaknya jelas mempermasalahkan terjadinya perombakan Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin, lantaran diduga sebagai modus untuk melakukan pencaplokan tanah wakaf ber-SHM Nomor 3555 tertanggal 06 Januari 1993 atas nama Kamuk Ranggan.
“Yang kami permasalahkan adalah, perombakan yayasan, di mana Kamuk Ranggan yang asalnya selaku Wakif Pasantren Al Muhajirin, mendadak berubah menjadi atas nama Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya. Nah, dugaan terjadinya ‘ketidakberesan’ sekaligus dugaan penyimpangan perombakan yayasan inilah, yang kami laporkan ke pihak kejaksaan,” tegas Wikarya F Dirun.
Selain itu, sambungnya, pihak Rabu kemarin, juga melaporkan indikasi pelanggaran sumpah/janji jabatan Notaris atas nama Notaris Irwan Junaidi SH ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Lingkungan Kanwil Menkumham Kalteng.
Laporan atas tindakan Notaris Irwan Junaidi SH yang terindikasi telah melanggar sumpah/janji notaris, yang secara jelas dan lengkap terurai dalam copy gugatan dan data pendukung pengaduan lainnya, termasuk dugaan dengan sengaja tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Palangka Raya, tahun lalu, (yakni pada Rabu, 08 dan 22 Januari 2020), kendati telah dipanggil secara patut, termasuk saat ini dipanggil untuk ketiga kalinya, pada ( 5 Februari 2020), juga tidak berhadir.
Sehubungan dengan hal di atas, Wikarya F Dirun, memohon Notaris dimaksud diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku. “Karena menurut hemat kami, sangat jelas yang bersangkutan terindikasi telah melanggar sumpah/janji dalam jabatan notaris serta melanggar kewajibannya untuk hadir atas panggilan pengadilan, terkait akta menyimpang yang telah dibuatnya, yang merugikan klien kami,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, putusan Pengadilan Agama (PA) Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) atas sengketa tanah wakaf seluas 58 Ha dinilai aneh oleh Wikarya F Dirun SH, selaku kuasa hukum Penggugat, dalam hal penerima wakaf atau
Nazhir.
Pada salinan putusan di PA Palangka Raya, majelis hakim yang diketuai oleh Hj Norhayati dan hakim anggota Hj Ida Sariani dan HM Azhari, sempat menolak eksepsi para tergugat pada putusan Sela, sekaligus menyatakan PA Palangka Raya berwenang untuk mengadili perkara ini, hingga memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, sebelum putusan Penggugat dinyatakan dikabulkan.
Namun di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, begitu kasusnya di-Banding pihak Tergugat, majelis hakim PTA malah mengeluarkan putusan mengejutkan, dalam perkara sengeka tanah wakaf seluas 58 Ha, yang memiliki nilai jual puluhan hingga ratusan miliar tersebut.
Dalam putusannya, PTA menyatakan, ‘permohonan Banding pembanding secara formil dapat diterima, sekaligus menyatakan membatalkan putusan PA Palangka Raya Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk, dan mengadili sendiri dengan menyatakan perkara yang terdaftar di PA Palangka Raya (sengeka tanah wakaf) bukan wewenang Pengadilan Agama.
Sengketa tanah wakaf di Karanggan Kota Palangka Raya tersebut berawal ketika H Kamuk Ranggan, mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umat. Namun, pada saat kerusuhan etnis Madura 2001 lalu, salah seorang pengajar di Pondok Pesantren Al Muhajairin membawa serta sertifikat tanah untuk mengungsi ke Madura.
Dan, dalam perjalanannya surat tanah tersebut dibalilknama menjadi tanah milik yayasan. Padahal telah diwakafkan oleh pemilik (H Kamuk Ranggan) untuk umat. Atas perubahan nama sertifikat tersebut, Nazir atas tanah penerima wakaf melakukan gugatan ke PA Palangka Raya.

Bacaan Lainnya

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

[]penulis/editor : s.a lingga

Kebijakan Redaksi kalselpos.com
Redaksi berhak menghapus dan atau menutup komentar yang dinilai tidak etis.
Penulis Komentar tidak etis bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkannya

Pos terkait