Beli tanah lewat Calo, PPTK Dishub Tabalong jadi ‘Pesakitan’

  • Whatsapp
[]istimewa JADI TERDAKWA - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK pada Dishub Tabalong, yakni Rahman Nurjadin yang menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan lahan untuk jembatan timbang, saat menjalani persidangan perdana secara virtual, di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (16/11) kemarin.

Banjarmasin,kalselpos.com – Pengadaan lahan untuk jembatan timbang, akhirnya menyeret Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tabalong, yakni Rahman Nurjadin jadi ‘pesakitan’. Itu setelah yang bersangkutan, diduga melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
Selain terdakwa Rahman Nurjadin, masih ada dua tersangka lainnya yang ditangani penyidik kepolisian Polres Tabalong, yakni Hairi dan Mahyuni, yang bertindak sebagai pemegang kuasa atau perantara atau ‘calo’ yang menjual lahan tersebut ke Dishub setempat.


Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Tabalong, Ray Mandi SH, terdakwa Rahman Nurjadin, di depan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Senin (16/11) kemarin, didakwa telah melakukan tindakan melawan hukum, yakni membeli lahan untuk keperluan pembangunan jembatan timbang di tahun 2017 melalui dua tersangka, yakni Hairi dan Mahyuni.
Padahal, kedua tersangka tersebut tidak punya hubungan darah dengan pemilik lahan, kecuali hanya menerima surat kuasa. Akibat perbuatan terdakwa Rahman Nurjadin, yang mebeli lahan melalui ‘calo’ tersebut, terdapat unsur kerugian negara bersadarkan perhitungan BPKP Kalsel sebesar Rp1.933.820.000, dari nilai tanah yang dijual sebesar Rp4.849.650.000.
Sementara, Mahyudin SH, salah seorang penasihat hukum terdakwa Rahman Nurjadin, kerugian negara yang dicantumkan dalam dakwaan tersebut merupakan keuntungan dari dua tersangka, yakni Hairi dan Mahyuni. “Kedua tersangka bertindak selaku kuasa pemilik lahan yang dikuatkan dengan akte notaris,’’ ujarnya.
Menanggapi dakwaan JPU tersebut, pihaknya akan mengajukan eksepsi pada sidang mendatang. “Memang aneh, orang beli lahan lewat calo dianggap melanggar hukum,’’ujar Martin, panggilan akrab Mahyudin SH yang sekaligus mantan jaksa tersebut.
Selain itu, tambahnya, pihaknya juga tengah mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya, dengan alasan selain di tangan penyidik kepolisian tidak ditahan, juga terdakwa atau kliennya menderita penyakit maag kronis atau akut.
Sementara, JPU Ray Mandi mengakui modus yang dilakukan terdakwa selaku PPTK tidak menghubungi secara langsung pemilik lahan, tetapi hanya melalui kedua tersangka, sehingga menimbulkan kerugian negara.
JPU dalam dakwaannya mematok Pasal 2 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.
Sedangkan dakwan subsidair, terdakwa dianggap melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Bacaan Lainnya

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

[]penulis/editor : s.a lingga