Bumdes dan Pemdes Sidomuliyo “berpolemik” Soal Dana

Kepala Desa Sidomuliyo meminta keterangan kepada Ketua Bumdes setempat, terkait pertanggungjawaban dana.

Kotabaru, kalselpos.com -Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sidomuliyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, dinilai macet tidak berkembang dengan baik.

Bacaan Lainnya

Pemicunya adalah ketidakharmonisan antara Ketua Bumdes dengan Pemerintah Desa setempat.

Kepala Desa Sidomuliyo, Karyono, kepada wartawan Senin (14/9/20) mengatakan, sampai saat ini ketua Bumdes setempat, tidak ada keterbukaan mengenai masalah kegiatan atau program yang dilakukan. Hingga sempat saat mengajukan bantuan modal untuk melanjutkan kegiatan bumdes, tidak disetujui.

“Karena saya minta pertanggungjawaban sisa dana Gapoktan yang bersumber dari pemerintah senilai Rp50 juta yang di limpahkan ke Bumdes, sampai saat ini belum juga ada laporan pertanggungjawabannya ke saya,” jelas Karyono.

Dikatakannya, awal berjalannya kegiatan Bumdes itu, berasal dari pelimpahan Gapoktan Karya Tani, kucuran dana dari pemerintah senilai Rp100 juta dalam dua kali penyaluran masing masing Rp50 juta dan kegiatan serta kepengurusan, termasuk arsip, sudah di limpahkan ke Bumdes tersebut.

“Sempat kami panggil ketua Bumdes untuk musyawarah pertanggungjawaban, namun hanya memberikan tempo, dan sampai saat ini sudah kurang lebih 1 bulan setengah belum ada kabar lagi,” cetusnya.

Ketua Bumdes Sidomuliyo, Sukur, menampik pernyataan kepala desa tersebut.

“Untuk pelimpahan keseluruhan tidak ada, hanya pelimpahan dana simpan pinjam yang awal dikelola oleh Gapoktan Karya tani. Bagaimana kami bisa menjalankan kegiatan Bumdes sedangkan pelimpahan dana Rp50 juta itu hanya arsip serta saldo di rekening sekitar kurang lebih Rp3 juta saja. Bukan nominal uang Rp50 juta, lalu bagaimana saya melengkapi data pertanggungjawaban, sedangkan uang Rp50 juta itu di serahkan ke kami masih dalam bentuk simpan pinjam oleh anggota Gapoktan,” jelas Sukur.

Padahal ingatnya, dana simpan pinjam yang berawal di kelola Gapoktan itu, diserahkan Bumdes sedang dalam keadaan macet dan belum ada yang melunasinya.

Terpisah, Ketua Gapoktan, Nardi mengatakan, berkas yang diserahkan ke Bumdes hanya arsip simpan pinjam dengan nominal Rp50 juta beserta sisa saldo di rek Rp3 juta. Namun untuk kegiatan gapoktan dan kepengurusan tetap tidak ada pelimpahan.

“Namun sebelum kami serahkan dulu, di saat kami yang kelola tidak ada masalah dan selalu lancar dalam pembayarannya, bahkan kemarin sempat ada yang mau bayar ke kami, tapi diarahkan ke Bumdes untuk kelanjutan pembayarannya. Jadi saya rasa Ketua Bumdes itu tidak benar, mengatakan kalo masyarakat yang pinjam itu macet,” sanggah Nardi.

“Ada kreditur yang bayar ke saya,kemudian saya arahkan ke Bumdes. Kok bisanya dia katakan tidak ada yang bayar sama sekali alias macet. Dan saat dimintai data arsip simpan pinjam, dia selalu menghindar,” tutupnya.

alselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Ardiansyah
Editor : Aspihan Zain