Pengacara Kejar Kasus Dugaan Pengeroyokan Lima Oknum Sipir

Kusman dan keluarga MG (Hafidz)

Banjarmasin , kalselpos.com – Kasus dugaaan pengeroyokan yang dilakukan oleh lima oknum sipir di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tanjung, Kalimantan Selatan (Kalsel) terhadap salah satu narapidana (MG), sepertinya menemui jalan buntu.

Pasalnya, sejak surat laporan dilayangkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Kalsel, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalsel, dan Ombudsman Kalsel, Selasa (11/8/2020) hingga kini, Jumat (28/8/2020), pihak keluarga serta kuasa hukum merasa belum ada upaya konkrit oleh aparat terkait pengusutan kasus tersebut.

Bacaan Lainnya

Mereka menilai kasus ini seperti berbelit-belit dan terkesan lambat dalam proses penanganannya.

“Kelima oknum sipir masih belum ditahan, padahal ini kasus pengeroyokan, sudah tahap 1 dan mereka ditetapkan tersangka. Saya berharap ditahan, tak ada yang kebal hukum,” ujar kuasa hukum korban, Kusman Hadi kepada awak media.

Ia juga menyayangkan, ditemukan fakta baru, yakni adanya pemalsuan tanda tangan di berkas berita acara pemeriksaan (BAP).

Hal tersebut diketahui setelah MG dipindahkan dari Lapas Kelas II B Tanjung, Kalsel ke Lapas Narkotika Kelas III Kasongan, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Berkas tersebut menyatakan jika pada Jumat (22/5/2020) silam, tepat di hari terjadinya pengeroyokan, MG lah yang dinyatakan membuat onar dalam Lapas Tanjung.

Dalam berkas itu, didapati tanda tangan MG. Padahal, kata Kusman, jangankan untuk tanda tangan, sekadar melihat berkasnya saja kliennya tidak pernah.

Dengan adanya berkas BAP itu, maka keluarlah surat keputusan (SK) yang membuat MG ditetapkan sebagai narapidana register F atau pelanggar tata tertib kategori berat, hingga menghilangkan hak remisinya. SK itu dikeluarkan pada hari Rabu (17/6/2020) silam, bertepatan di mana pihaknya menyatakan tak ada persetujuan damai dengan kelima oknum sipir.

“Saya diberi tahu oleh pihak Lapas Kasongan soal kenapa klien saya dihilangkan hak remisinya dan ditetapkan register F, ternyata ada pemalsuan tanda tangan di dokumen MG, sehingga membuatnya ditetapkan sebagai narapidana register F,” beber Kusman.

“Dokumen tersebut dibuat oleh pihak Lapas Tanjung dan ada tanda tangan MG. Padahal melihat berkasnya saja klien saya tidak pernah. Ini sangat disayangkan, padahal klien saya ini posisinya sebagai korban,” ucapnya.

Kusman menyayangkan, saat kliennya dipindahkan, dari pihak Lapas Tanjung meminta Lapas Kasongan untuk menekan MG dan memasukannya dalam sel isolasi.

“Beruntungnya dari Lapas Kasongan tidak melakukan itu, karena memang klien saya ini tidak mempunyai kesalahan apapun, dia adalah korban,” Kata Kusman.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Kasi Binadik) Lapas Kelas III Narkotika, Agus Ardianto membenarkan jika MG telah ditetapkan sebagai narapidana Register F dan kehilangan hak remisinya.

Namun, soal pemalsuan tanda tangan, Agus mengaku tidak mengetahui. “Hanya saja pengakuan dari yang bersangkutan seperti itu,” katanya.

Sebab itu, pihak kuasa hukum beserta keluarga MG pun berencana kembali mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Kalsel untuk melaporkan oknum-oknum di Lapas Tanjung yang terlibat soal pemalsuan tanda tangan tersebut.

Terkait pemalsuan tanda tangan, pihaknya kata Kusman juga akan melaporkannya ke Polda Kalsel, karena termasuk sebagai pelanggaran pidana.

Lanjut Kusman, pihaknya akan terus menekan pihak berwajib agar segera melakukan penahanan terhadap kelima oknum sipir yang melakukan pengeroyokan terhadap kliennya.

“Dalam waktu dekat saya juga akan mendatangi Kejaksaan Negeri Tabalong dan meminta agar melakukan penahanan kepada 5 orang pelaku ini. Tolong kalau nantinya naik tahap 2, segera tahan kelima orang ini. Kalau tidak, saya juga akan melaporkan itu, baik ke Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” tegasnya.

Dikonfirmasi, Kepala Lapas (Kalapas) Kelas II B Tanjung, M Yahya membantah jika pihaknya telah melakukan pemalsuan tanda tangan sehingga MG ditetapkan sebagai register F dan harus kehilangan hak remisnya.

“Tidak ada pemalsuan tanda tangan. Jadi yang bersangkutan MG tidak dapat remisi karena gagal pembebasan bersyarat (PB), sebab melawan petugas,” jelasnya via telpon, Jumat (28/8) malam.

“Yang bersangkutan juga belum ditetapkan sebagai register F, rencananya nanti di 2021,” lanjutnya.

Kalapas melanjutkan, tanda tangan di berkas yang menetapkan H Agun sebagai register F tersebut dibubuhkan sehari setelah terjadinya kejadian pemukulan, atau Sabtu, 23 Mei 2020.

“Waktu itu sekitar pukul 09.00 kami melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah membaca dokumen dan tanda tangan. Kami juga ada saksinya,” terangnya.

Tak cuma itu, ia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan intimidasi terhadap H Agun. “Semuanya sesuai prosedur. Tak mungkin ada tindakan jika tak ada sebab,” timpalnya.

Kemudian, soal tidak ditahannya kelima oknum sipir, Yahya mengatakan bahwa ia telah mengajukan penagguhan penahanan.

“Itu memang permohonan saya sebagai Kalapas, karena kita juga kekurangan tenaga di sini. Penyidik itu kan ada tiga tahapan, yang penting mereka tidak kabur, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melakukan perkara lain, jadi bisa saja tidak harus ditahan dulu,” ungkapnya.

“Selain itu kita juga keberatan, itu persoalan kerja. Karena tidak mungkin ada suatu tindakan tanpa ada sebabnya kan,” pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Hafidz
Editor : Zakiri