Dinyatakan bersalah, Hakim vonis 3 bulan Penjara untuk Diananta

: Diananta Put (eks-Pemimpin Redaksi Banjarhits.id) Putera Sumedi divonis bersalah dengan tuntutan 3 bulan 15 hari kurungan penjara (ist)

Kotabaru, kalselpos.com – Diananta Putera Sumedi divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru atas pelanggaran UU ITE lantaran menulis berita yang berjudul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’.

Bacaan Lainnya

Akibat pemberitaan yang bermuatan dugaan penyerobotan lahan masyarakat oleh korporasi itu, eks-Pemimpin Redaksi Banjarhits.id itu diganjar hukuman penjara 3 bulan 15 hari.

Majelis hakim menilai karya jurnalistik pria dengan sapaan Diananta itu terbukti bermuatan SARA dan melanggar kode etik. Selain itu, laman Banjarhits.id yang sebelumnya merupakan partner 1001 media, Kumparan dianggap tidak memiliki badan hukum.

Vonis hukuman disampaikan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Meir Elisabeth saat sidang di PN Kotabaru, Senin (10/8/2020).

Majelis Hakim menilai Diananta terbukti bersalah karena sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan, sesuai debgan pasal 28 UU ITE.

Hal tersebut membuat Diananta merasa sangat kecewa dengan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut. Sebab, ia merasa kasusnya sudah berakhir di Dewan Pers.

“Ini menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers,” ucapnya usai menjalani proses persidangan.

Jurnalis yang dikenal dengan rambut gondrongnya itu mengaku masih mempertimbangkan langkah hukum apa yang akan ia ambil setelah jatuh vonis.

Ia mengaku masih mempertimbangkan langkah apa yang diambil, apakah akan menempuh banding di Pengadilan Tinggi Kalsel atau menerima putusan hakim. Untuk itu, Majelis Hakim memberi waktu tujuh hari untuk menentukannya.

Di samping itu, ia mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya atas solidaritas jurnalis, aktivis, serta segenap pihak yang telah mendukung dirinya dari awal kasus.

“Kesadaran kolektif dari kawan-kawan membuat semangat saya di situasi sulit seperti ini masih tumbuh untuk berjuang,” tutupnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Dinanta sudah dipenjara selama 3 bulan 6 hari atau sehari setelah Hari Kebebasan Pers Internasional 4 Mei 2020 silam.

Perwakilan LBH Pers, Ade Wahyudin mengatakan, vonis bersalah Diananta sangat disayangkan. Pasalnya jika melihat fakta persidangan yang bergulir, seharusnya Diananta bebas karena unsur pidana yang didakwakan tidak terpenuhi.

“Putusan ini bukan hanya soal diananta, tapi juga soal kebebasan pers di Indonesia. Dan hari ini akan tercatat sebagai hari kelam bagi kebebasan pers di Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Bujino A Salan, Kuasa Hukum Diananta lainnya mengatakan berdasarkan keterangan ahli pidana dan pers yang sempat dihadirkan dalam persidangan, unsur yang didakwakan tidak bisa terpenuhi karena Diananta adalah seorang jurnalis.

“Seorang jurnalis mempunyai hak dan legal standing. Untuk itu profesi ini diakui oleh Dewan Pers,” tegasnya.

Sampai hari ini, sebanyak 34.214 orang telah menandatangani petisi online Bebaskan Nanta #StopPidanakanJurnalis yang dirilis sejak 29 Mei 2020 di https://change.org/bebaskannanta.
Para pemetisi ini menyerukan agar jurnalis Diananta dibebaskan dari tuntutan pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Diananta tidak layak dihukum karena berita berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” yang dimuat Banjarhits.id dan Kumparan telah selesai di Dewan Pers.

Sebagai jurnalis, kerja-kerja Diananta Sumedi dilindungi UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang juga telah mengatur mekanisme sengketa pemberitaan ditangani oleh Dewan Pers.

Menjerat Diananta dengan UU ITE sama halnya dengan membungkam kemerdekaan pers di Indonesia dan merampas hak publik untuk memperoleh informasi.

KRONOLOGI KASUS

Diananta atau Nanta ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian jadi terdakwa di PN Kotabaru sebab beritanya yang berjudul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’.

Konten ini diunggah melalui laman Banjarhits.id, pada 9 November 2019 lalu. Pengadu atas nama Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia.
Sukirman menilai berita itu menimbulkan kebencian karena dianggapnya bermuatan sentimen kesukuan.

Pada saat yang sama masalah ini juga telah dibawa ke Dewan Pers. Diananta dan Sukirman datang ke Sekretariat Dewan Pers di Jakarta, pada Kamis, 9 Januari 2020 lalu guna menjalani proses klarifikasi.

Dewan Pers kemudian mengeluarkan lembar PPR yang mewajibkan Banjarhits.id selaku teradu melayani hak jawab dari pengadu.

PPR diterbitkan Dewan Pers pada 5 Februari 2020. Merujuk kepada UU Nomor 40/1999 tentang penanganan sengketa pers, maka PPR tersebut sudah menyelesaikan semua masalah.

Hak jawab pengadu sebagai kesempatan untuk menjelaskan duduk persoalan versi pengadu sudah diberikan. Media, yaitu Banjarhits.id sudah pula meminta maaf dan menghapus berita yang dipersoalkan.

Namun demikian, penyidikan Polisi terus berlanjut dengan surat panggilan kedua dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, pada tanggal 25 Februari 2020, hingga penahanan Nanta pada 4 Mei 2020.

Pada akhirnya, Polisi menjeratnya dengan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisikan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Pada 24 Mei 2020, penahanan Nanta dipindahkan ke Kotabaru dan dititipkan di Polres Kotabaru hingga persidangan mulai masuk jadwal persidangan sejak 8 Juni 2020.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Sumber : Tim Media dan Publikasi, Koalisi Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers
Editor : Zakiri

Tinggalkan Balasan