Putus mata Rantai Corona Jangan putus ‘Penghasilan’ warga

  • Whatsapp
Muliadi.

Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB yang diterapkan Pemerintah Kota Banjarmasin patut diacungi jempol.

Karena pemberlakuan PSBB adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Corona Covid-19, di Kota Banjarmasin.

Bacaan Lainnya

Kendati menuai pro kontra atas kebijakan yang diputuskan Ibnu Sina sebagai pemangku jabatan Kepala Daerah Kota Banjarmasin itu, namun Bini Sina tetap bersikeras untuk menerapkanya sejak 1 Ramadhan, hingga 14 hari mendatang.

Anggaran yang disediakan pun tak tanggung-tanggung untuk membantu masyarakat yang rentan terdampak Covid-19.

Seperti kita ketahui bersama anggaran yang dipersiapkan Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp 21 miliar untuk kurun waktu 2 minggu mendatang.

Berdasarkan alokasi dana 21 miliar tersebut. Artinya Pemko telah mengucurkan dana dalam sehari sebanyak Rp 1,5 miliar yang diperuntukan untuk membantu masyarakat akibat terputus mata pencaharian mereka selama PSBB diterapkan.

Pertanyaannya sejak PSBB diberlakukan, apakah dana yang dikucurkan itu sudah meliputi masyarakat rentan terpapar virus corona yang ada di Kota berjuluk Seribu Sungai ini.

Dana 1,5 miliar dalam satu hari yang dikucurkan Pemko Banjarmasin itu apakah hanya mengambil data terdahulu yang terdaftar sebagai warga miskin.

 

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan

Selatan dan Nasional

 

Masalahnya saat ini masyarakat yang terdampak wabah Virus Corona, bukan hanya masyarakat miskin, namun semua kalangan yang terpapar.

Mestinya pemerintah jangan hanya memutus mata rantai Covid-19, harus juga diperhatikan terputusnya mata rantai pencaharian masyarakat. sehingga bantuan bisa merata dibagikan kepada semua yang rentan terdampak wabah Virus Corona tersebut.

Ulun meyakini kebijakan pemerintah soal PSBB ini pasti sudah dipikirkan secara matang, termasuk persiapan dampak sosial dari pemberlakuan PSBB.

Ungkapan ulun ini, tidak hanya berdasar pemikiran untuk menghakimi pemerintah dengan masyarakat. Namun berdasarkan fakta yang ulun terima di lapangan.

Fakta itu ulun tulis disini tidak semua warga Kota Banjarmasin, namun salah satu warga saja, yaitu salah satu warga yang terputus mata rantai pencaharianya, yakni seorang nakhoda kapal Fery penyeberangan Kuin menuju Desa Jelapat, Tamban, bernama Daud, mengungkapkan, seharusnya pemerintah Kota Banjarmasin pemberlakuan PSBB ini jangan langsung ditutup total penyeberangan ini.

Cukup diperketat saja penjagaanya, yaitu dengan menyiapkan petugas medis menggunakan cek suhu tubuh, wajibkan pakai masker dan kapasitas penumpang kapal fery dibatasi.

“Kebijakan tutup total ini sama saja merampas piring nasi kami sebagai nakhoda, apalagi bulan ramadhan ini pengeluaran dua kali lipat dibandingkan bulan lain,” tutur Daud dengan nada lirih dan matanya pun terlihat berkaca- kaca.

Muliadi, Senin 27 April 2020.

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

 

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan

Selatan dan Nasional

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 Komentar

  1. maaf sebelumnya,klu menurut pendengaran sy,di rt saya belum ada terdengar dpt bantuan 1,5 m itu dibagi2 kan,tapi ngak tau juga lah klu diluar pengetahuan sy ada dapat bantuan,padahal di rt sy ni banyak juga yg putus mata pencarianya,sy sendiri pun jd takut berjualan skrg sebap ada yg bilang klu berjualan denda 100 jt,atau penjara😭😭