Rantau, kalselpos.com — Pemerintah Kabupaten Tapin memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Upaya itu dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tapin yang digelar bersama Kejaksaan Negeri Tapin, Polres Tapin, dan Kodim 1010 Tapin, Rabu, (24/12/2025) bertempat di Aula Tamasa Setda Tapin.
Bupati Tapin H Yamani menegaskan, lonjakan kebutuhan masyarakat pada akhir tahun berpotensi memicu kenaikan harga bahan pangan pokok dan barang penting. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga sebagai prioritas utama.
“Menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun, kebutuhan masyarakat meningkat. Pemerintah harus hadir memastikan pasokan aman dan harga tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” ujar Yamani.
Ia meminta TPID bersama seluruh perangkat daerah dan instansi terkait melakukan pemantauan rutin terhadap stok dan harga pangan, baik di pasar tradisional maupun ritel modern.
Selain itu, Yamani juga mendorong komunikasi yang efektif kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu gejolak harga.
Menurut Yamani, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga pelaku distribusi menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah meningkatnya permintaan.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Tapin Unda Absori memaparkan kondisi terkini pergerakan harga di Kabupaten Tapin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tapin, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan ketiga Desember 2025 tercatat sebesar 1,00, meningkat dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di angka 0,61.
“Kenaikan IPH terutama dipicu oleh komoditas bawang merah, cabai merah, dan daging ayam ras yang memberikan andil terbesar terhadap perubahan harga,” kata Unda.
Untuk menekan laju inflasi, TPID Tapin telah menjalankan sejumlah langkah konkret. Di antaranya, operasi pasar LPG bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga yang digelar di 13 titik di berbagai kecamatan, dengan kuota 200 tabung per titik dan harga sesuai HET Rp18.500 per tabung.
Selain itu, Dinas Perdagangan Tapin juga melaksanakan operasi pasar murah di 12 kecamatan guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Upaya lain dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai langkah stabilisasi pasokan sekaligus edukasi ketahanan pangan keluarga.
Unda Absori berharap, melalui rapat tingkat tinggi TPID ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran.
“Tujuannya satu, menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat dari dampak inflasi, khususnya menjelang akhir tahun,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Tapin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal distribusi dan harga pangan agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman, tanpa tekanan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
