Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan 162 Kades, Ini Pesan Bupati Kotim

Teks foto: Sebanyak 162 Kades di Kabupaten Kotim saat dikukuhkan perpanjangan masa jabatan, Jumat (5/7/24). (Foto: Istimewa/Diskominfo Kotim)(kalselpos.com)

Sampit, kalselpos.com – Sejumlah pesan penting disampaikan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor saat mengukuhkan perpanjangan masa jabatan 162 kepala desa (Kades). Kegiatan dilaksanakan dalam sebuah upacara di halaman kantor bupati.

Halikinnor meminta para Kades melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk mencapai kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, secara transparan dan akuntabel.

Bacaan Lainnya

“Jangan melakukan hal-hal yang diluar ketentuan perundang-undangan. Apabila terdapat permasalahan atau keragu-raguan, segera konsultasikan dengan Inspektorat, DPMD dan atau Kejaksaan Negeri melalui Jaga Desa. Saya berharap tidak ada kepala desa yang tersangkut permasalahan hukum,” ujar Halikinnor, Jumat (5/7/2024).

Para Kades diminta melaksanakan kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan, dan pemberdayaan/ pembinaan kemasyarakatan di desa secara profesional, efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab. Mereka harus memberikan pelayaan yang terbaik kepada masyarakat di desanya.

Kades diminta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa dengan melakukan inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan minimal desa.

Apabila Kades melakukan perjalanan dinas atau kepentingan diluar kedinasan, agar meminta izin atau melapor terlebih dahulu kepada camat atau DPMD sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Mereka juga diminta segera melakukan perubahan terhadap dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) menyesuaikan tambahan masa jabatan selama dua tahun.

“Saya perintahkan DPMD dan kecamatan melakukan pendampingan terhadap perubahan RPJM desa tersebut,” tegas Halikinnor.

Pemerintahan desa harus melakukan perencanaan desa sesuai dengan tahapan yang ditetapkan, dan libatkan masyarakat desa/lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Diharapkan tidak ada lagi penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) yang terlambat atau melewati ketentuan. DPMR diperintahkan untuk dapat menyusun jadwal sebagai panduan desa sehingga penetapan APB Desa tahun 2025 tidak ada yang melewati 31 Desember 2024.

Setiap desa didorong melakukan pengembanganan perekonomian di desa melalui pengembangan badan usaha milik desa (BUM Desa) atau badan usaha milik desa bersama (BUM Desa Bersama) maupun melalui pasar desa sehingga pendapatan asli desa (PA Desa) meningkat guna mewujudkan desa yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera.

Seluruh pemerintah desa diingatkan mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, salah satunya dengan adanya upaya-upaya meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan kepala daerah dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa.

Sementata itu bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 juga mendapatkan perpanjangan masa jabatan.

Saat ini proses perpanjangan surat keputusan bupati sedang berproses di DPMD, karena proses pengisiannya berbeda dengan pemilihan Kades yang dilaksanakan secara serentak, sehingga membutuhkan proses yang lebih lama.

Pengukuhan perpanjangan masa jabatan anggota BPD akan dilaksanakan secara bertahap di kecamatan atau gabungan kecamatan.

“Saya berharap anggota bpd tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa walaupun belum dikukuhkan perpanjangan masa jabatannya,” pungkas Halikinnor.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait