Dugaan Penggelembungan suara di Dapil Kalsel 1, caleg DPR RI dari Partai Demokrat gandeng Denny Indrayana

Teks foto []istimewa BERI KETERANGAN - Senior Partner INTEGRITY Law Firm, Denny Indrayana saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (29/2/24) siang, di Banjarmasin.

Banjarmasin, kalselpos.com – Dugaan penggelembungan suara pada Pileg DPR RI, khususnya di Dapil Kalsel 1, segera dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar, pada Jumat (1/3/2024) besok.

Pelapornya adalah calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yakni Rizki Niraz Anggraini, yang tak lain adalah adik dari Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Aulia Oktafiadi.

Bacaan Lainnya

Rizki Niraz sendiri kini menggandeng Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (INTEGRITY) Law dalam mengadukan kasus tersebut.

“Langkah ini diambil bukan karena emosi atau nafsu pribadi, tapi ini adalah amanah rakyat. Warga yang rela meluangkan waktunya ke TPS untuk mencoblos, justru dikecewakan dengan cara tidak adil,” kata Niraz, Kamis (29/2/2024) siang, di Banjarmasin.

Caleg satu ini bersama timnya mengklaim mendapati indikasi penggelembungan pada suara Pileg DPR RI di Dapil Kalsel 1.

Setelah Astambul dan Sungai Pinang, pihaknya menemukan indikasi penggelembungan terbaru di dua kecamatan lain, yakni Kertak Hanyar dan Aluh-Aluh.

Ada anomali antara data C di TPS dengan rekapitulasi D dari kecamatan, jelasnya.

Penggelembungan suara itu dianggap menguntungkan peserta Pemilu 2024 yang lain yakni Partai Amanat Nasional.

“Itu hanya sementara, tim kami masih berjalan menghitung di tempat lain. Dan yang diuntungkan dari praktik, ini adalah PAN, yang seharusnya berada di bawah Demokrat di Dapil Kalsel 1,” ungkapnya.

Sementara itu, Senior Partner INTEGRITY Law Firm, Denny Indrayana mengungkapkan, dugaan penggelembungan suara tersebut bukan hanya sebagai pelanggaran Pemilu, tapi berpotensi masuk tindak pidana umum.

“Setelah melakukan kajian awal terhadap informasi yang kami peroleh, indikasi penggelembungan suara ini mengarah pada beberapa dugaan pelanggaran, antara lain pelanggaran administratif, dugaan tindak pidana Pemilu, serta tidak menutup kemungkinan adanya potensi tindak pidana umum berupa pemalsuan surat,” ujarnya.

Denny mengklaim, sudah mengantongi barang bukti terkait tudingan penggelembungan suara tersebut. “Bukti itu nantinya sebagai pelengkap atas laporan ke Bawaslu Banjar,” tegasnya.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait