Tiba – tiba Dihentikan, kasus dugaan Pemalsuan Tanda Tangan oknum Kemenag di-Praperadilkan

Teks foto []s.a lingga DIPRAPERADILKAN - Kasus penipuan dan pemalsuan tanda tangan atas nama pelapor H Supriadi yang diduga dilakukan oleh terlapor Heni Widyawati, oknum pegawai Kemenag yang di-praperadilkan, Kamis (7/12/2023) pagi, di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

Banjarmasin, kalselpos.com – Kasus penipuan dan pemalsuan tanda tangan atas nama pelapor H Supriadi yang diduga dilakukan oleh terlapor Heni Widyawati, oknum pegawai Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjarmasin, di-praperadilkan, Kamis (7/12/2023) pagi, di Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Diketahui sebelumnya, pada Kamis (2/11/2023) lalu, kasus tersebut sempat dihentikan oleh pihak Satreskrim Polresta Banjarmasin dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3).

Bacaan Lainnya

Mengetahui kasus tersebut dihentikan, membuat Supriadi mempertanyakan dan membawa kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin.

“Praperadilan ini adalah upaya hukum yang diatur dalam undang-undang, Artinya, kita melakukan praperadilan ini bukan tidak percaya terhadap proses penyidikan namun kita mencari tahu apakah penghentian ini sudah sesuai prosedur hukum atau tidak,” tutur kuasa hukum H Supriadi, Isrof Farhani SH.

Sedangkan, menurut Isrof, berdasarkan informasi dari klien dan pihak lainnya yang diterima laporan tersebut memenuhi unsur unsur terkait laporan penipuan dan pemalsuan.

“Klien kami laporannya telah memenuhi unsur unsur, di mana terkait penipuan klien kami telah menyampaikan, surat pernyataan asli sengaja disembunyikan untuk memperlancar proses balik nama sertifikat,” jelasnya.

Dan terkait pemalsuan juga ada hasil lab forensik, jika surat pernyataan yang disampaikan oleh terlapor itu bukan tanda tangan kliennya, namun tanda tangan karangan atau dipalsukan, lanjutnya.

Diungkapkan, sebelumnya terlapo Henny sempat berstatus tersangka, namun tiba – tiba kliennya, mendapatkan kabar, perkaranya dihentikan.

“Perkara ini sudah dilaporkan sejak Oktober 2021 yang lalu, dan untuk status tersangkanya sudah lebih dari satu tahun sejak agustus 2022, tiba tiba di- SP-3 kan bulan November kemarin,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seharusnya ketika ditetapkan tersangka berarti penyidik sudah memiliki dua alat bukti.

“Dari adanya dua alat bukti tersebut mengapa bisa dihentikan? Kalau memang ada alat bukti yang dianulir, ya penyidik harus menyampaikan pada saat praperadilan,” terang Isrof.

Diketahui, untuk proses praperadilan hari ini ditunda karena adanya ketidaksiapan dari pihak termohon yaitu Kapolresta Banjarmasin.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

 

Pos terkait