Katanya surat Denda P2TL yang ditembuskan ke Polda dan Kejari telah dilunasi Terlapor, Sayangnya PLN tak Perlihatkan Bukti

Teks foto : []istimewa Kantor PLN ULP Lambung Mangkurat Banjarmasin

Banjarmasin, kalselpos.com– Pihak PLN, khususnya Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lambung Mangkurat Banjarmasin, hingga Selasa (5/12/23) kemarin, belum menunjukan bukti, telah dibayarnya tagihan denda sebesar Rp7,8 juta oleh terlapor yang terkena operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Kalselpos.com yang coba konfirmasi ke Manager PLN ULP Lambang Mangkurat,
Adriansyah Ekosaputro menyatakan, jika terlapor telah membayar, hingga pihaknya kembali meng-On kan atau menyalakan kembali permohonan listrik Multi Guna

Bacaan Lainnya

Namun, saat ditanya, apakah ada bukti kwitansi pembayaran dari terlapor, yakni Adi Misriansyah, warga Jalan Simpang Jahri Saleh, yang terkena operasi P2TL, pada 21 Nopember 2023 lalu itu, Adriansyah menyatakan, jika bukti pembayaran ada pada terlapor, bukan di PLN.

Di PLN tidak bisa menunjukan bukti kwitansi pelunasan tagihan P2TL, lantaran pelunasan semua lewat aplikasi dan terkonek hingga ke PLN Pusat.

“Bukti orang itu sudah membayar denda tagihan dari P2TL, adalah listrik terlapor (Adi Misriansyah, red) telah menyala kembali. Artinya, yang bersangkutan telah membayar seluruh denda yang ditetapkan PLN,” ucapnya Manager PLN ULP Lambung Mangkurat tersebut.

Sebelumnya, saat ditanya apakah surat P2TL yang membawa – bawa nama instansi Polda Kalsel dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, tembusan suratnya, telah disampaikan ke dua insritusi tersebut, Adriansyah Ekosaputro, lagi – lagi, menjawab “ya”.

Namun, saat ditanya, apakah bukti surat tembusan itu ‘ada tanda terimanya’, dia justru kembali tak bisa memperlihatkan buktinya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sama halnya dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin, pihak Polda Kalsel melalui Kabid Humas, Kombes Pol Mochammad Rifa’i SIK, dengan tegas mengaku, belum menerima surat tembusan yang disampaikan PLN, terkait surat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik terhadap warga itu.

Saat kalselpos.com menanyakan, adakah surat tembusan operasi penertiban P2TL dari PLN ke Polda Kalsel ? Kabid Humas tegas menjawab, ” Belum ada info.”

Seperti diberitakan, operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik terhadap warga dan pelanggan oleh pihak PT PLN, yang membawa – bawa nama instansi Polda Kalsel dan Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dikeluhkan.

Pasalnya, surat yang ditembuskan ke tim Polda Kalsel dan Kejari Banjarmasin tersebut, membawa kesan ‘menakut – nakuti’ warga dan pelanggan yang terkena operasi penertiban listrik tersebut, sebagaimana diungkapkan Adi Misriansyah, warga Jalan Simpang Jahri Saleh, yang terkena operasi P2TL, pada 21 Nopember 2023 lalu.

Padahal, tunggakan atau denda terhadap warga itu, hanya sebesar Rp7,8 juta saja. “Kok, kasus saya seperti, harus dibawa ke polisi dan Kejaksaan. Saya kan jadi takut akhirnya,” ujarnya kepada kalselpos.com, Jumat (24/11/23) lalu.

Yang menyebabkan warga satu ini enggan membayar denda sebesar itu, dikarenakan, dia seolah tertuduh ‘mencuri’ listrik,

Diceritakan, awalnya warga bernama Adi Misriansyah, warga Jalan Simpang Jahri Saleh, ini mengajukan pemasangan listrik progam Multiguna dengan daya 900 selama 2 bulan, terhitung dari tanggal 14 Nopember 2023 sampai 12 Januari 2024, dan membayar biaya ke PLN sebesar Rp2.300.000.

Dalam prosesnya, daya 900 itu ternyata tidak cukup, hingga digantilah NCB-nya menjadi 2.200. Nah, dari sinilah warga tadi terkena P2TL, dan diharuskan membayar denda sebesar Rp7,8 juta.

Terpisah, dari sumber yang dimintai pendapatnya oleh kalselpos.com, menjelaskan, surat penyelesaian piutang atau denda P2TL, yang dibuat PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Manager, Adriansyah Ekosaputro, terkesan sepihak, tanpa memberitahu ke pelanggan, apa yang menyebabkan unsur hutangnya, termasuk vonis dan rumusan hitungannya.

Surat ini, membawa kesan pihak PLN terlalu memaksakan target capaian pendapatan Kwh, dengan menggunakan cara – cara yang tidak benar, ujarnya.

Surat yang disampaikan itu, jelas bernada ‘ancaman’ yang tidak jelas, sekaligus biasa digunakan atau dipakai ke pelanggan PLN yang tidak patuh, sehingga pelanggan secara psikologis, merasa terganggu dengan dicantumkannya institusi penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang pada akhirnya, pelangan harus membayar, dengan tidak ikhlas dan sangat terpaksa, ucap sumber.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Banjarmasin, Dimas Nugraha Putra, yang dikonfirmasi kalselpos.com terkait surat tembusan PLN, mengatakan, surat tembusan, apakah masuk atau belum, hingga Senin (27/11/23) sore pukul 15.30 Wita, belum ada info.

Diakui, terkait yang disampaikan ke instansinya, memang ada pendampingan untuk penagihan PLN. “Tapi, surat ditembus apakah masuk atau belum, belum ada info,” jelasnya.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait