Amuntai, kalselpos.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) untuk tahun anggaran 2024 telah dibahas.
Pembahasan dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD HSU dengan agenda ‘Penjelasan Kepala Daerah atas Diajukan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024′ di aula rapat Paripurna DPRD HSU, Kamis (5/10) lalu.
Pemkab HSU menargetkan kenaikan pendapatan daerah dalam Raperda tentang APBD untuk tahun anggaran 2024 mencapai Rp1,132 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) HSU Adi Lesmana mengatakan, RAPBD tahun anggaran 2024 yang telah kami sampaikan, target pendapatan daerah diestimasikan sebesar 1 triliun 132 miliar 713 juta 987 ribu 128 rupiah.
“Jika dibandingkan dengan pendapat daerah dalam APBD murni tahun anggaran 2023, maka terjadi kenaikan Pendapatan Daerah sebesar Rp141,896 miliar atau naik sekitar 6,94 persen dari tahun sebelumnya,” katanya.
Kenaikan estimasi target pendapatan daerah ini, terjadi pada kelompok pendapatan yaitu, pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami kenaikan estimasi sekitar 2,93 persen.
Kelompok pendapatan transfer, yang terdiri pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah, mengalami kenaikan estimasi sekitar 7,52 persen.
Dengan kenaikan estimasi pendapatan ini, maka kebijakan umum anggaran akan tetap diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, melalui optimalisasi pengelolaan PAD sesuai dengan potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
“Sedangkan, dalam RAPBD tahun 2024 ini, belanja daerah kita anggarkan sebesar Rp1 triliun 288 miliar 852 juta 183 ribu 564 rupiah, jika dibandingkan dengan anggaran belanja tahun 2023, maka terjadi kenaikan sebesar Rp173 miliar 537 juta 336 ribu 481 rupiah atau naik sekitar 15,56 persen,” imbuhnya.
Sementara secara rinci, alokasi Belanja dalam RAPBD tahun anggaran 2024, diuraikan yaitu elanja operasi dianggarkan sebesar Rp921, 219 miliar lebih, belanja modal dianggarkan sebesar Rp122,102 miliar lebih, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp13,404 miliar lebih, belanja transfer dianggarkan sebesar Rp232,125 miliar lebih.
Lebih lanjut, Adi Lesmana menjelaskan, bahwa pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.
“Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka transaksi keuangan akan mengalami Defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar dari pada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah,” jelasnya.
Sekda HSU menambahkan kembali, dalam RAPBD tahun anggaran 2024 kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja daerah yang berjumlah Rp156,138 miliar.
“Menutupi Defisit anggaran tersebut, digunakan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA dan penerimaan pembiayaan daerah, sebesar 270 miliar 343 juta 618 ribu 091 rupiah. Dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar 114 miliar 205 juta 421 ribu 655 rupiah, sehingga diperoleh Neto Pembiayaan sebesar 156 miliar 138 juta 196 ribu 436 rupiah,” tutupnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
