BK DPRD Tanah Bumbu Lakukan Kunker ke Paser

Anggota BK DPRD Tanah Bumbu saat kunker ke DPRD Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. (ist)

Batulicin, kalselpos.com – Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Kunjungan berlangsung pada tanggal 7 hingga 9 Maret 2023 pekan lalu itu terkait studi banding tugas BK bila anggota melakukan pelanggaran dan sanksi yang diberikan.

Bacaan Lainnya

Dari kunjungan itu dipimpin Abdul Kadir bersama anggota, yakni Fawahisah Mahabbatan, H. Jumbron dan beberapa anggota BK lainnya.

“Kami telah mendapatkan pemaparan dari DPRD Paser terkait tugas Badan Kehormatan DPRD,” terang Sekwan DPRD Tanbu, H Muklis, SH MH kepada kalselpos, Kamis (16/3) melalui selulernya.

Dia menjelaskan, DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari BK.

Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan diberhentikan sebagai anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan secara tertulis.

“Untuk sanksi lainnya, berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,” terangnya.

Adapun sanksi pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD dan atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dikenakan terhadap pelanggaran sebagai berikut;

a. Mengganggu citra dan kehormatan DPRD dan atau Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu,

b. Menggangu kinerja DPRD dan/atau Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tanah
Bumbu,

c. Melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra dan kehormatan DPRD dan/ atau Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu kegiatan pelantikan calon terpilih.

Lebih lanjut lagi Muklis menjelaskan, untuk pembinaan dapat dilakukan terhadap Pimpinan dan atau Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang melanggar Ketentuan Untuk dirumuskan bentuk pembinaan.

1. Apabila Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menolak kesimpulan Badan Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, DPRD
berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai
Politik yang bersangkutan.

2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Penolakan kesimpulan oleh Rapat Paripurna DPRD dituangkan dalam berita acara.

“Bentuk penghargaan lainnya adalah, inovasi BK DPRD Paser tahun 2023 dengan menyelenggarakan BK Award. BK award merupakan penghargaan yang akan diberikan kepada perwakilan terbaik anggota fraksi atas beberapa penilaian, keaktifan mengikuti kegiatan DPRD, kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban,” terangnya.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait