Menteri Keuangan RI meminta sinergi ini lebih ditingkatkan lagi dengan mengembangkan beberapa aspek diantaranya, melakukan kajian dampak perekonomian terhadap fiskal di daerah dan sebaliknya melakukan analisis dan evaluasi penyerapan belanja APBD dan APBDes, mendampingi Pemda dalam menghubungkan berbagai kebijakan fiskal pusat dengan kebijakan fiskal daerah, serta pembinaan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Terhitung sampai tanggal 30 November 2021, total realisasi penyaluran Dana DAK Fisik Kabupaten HSU sebesar 53% dari pagu sebesar Rp. 86 Miliar sedangkan total realisasi penyaluran Dana Desa Kabupaten HSU sebesar Rp.172,1 Milyar atau 99,85% dari pagu sebesar Rp.172,3 Milyar.
“Pemerintah Pusat sudah menyediakan anggaran maka sangat disayangkan bila tidak dioptimalkan” ungkap Sulaiman.
Sulaiman juga menambahkan, nantinya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel akan melakukan kerjasama dengan Pemda untuk membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di HSU.
Dalam hal ini Disperindagkop dan UKM HSU melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan bagian dari penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19,
“Jadi KUR yang bunganya semula 6% akan kami subsidi bunga sebesar 3%” terangnya.
Lanjutnya, lagi Selain itu juga ada Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) yang bertujuan menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat untuk usaha mikro yang tidak difasilitasi oleh KUR. Jadi kita bisa bantu UMKM dengan Pembiayaan Ultra Mikro melalui Disperindagkop dan UKM HSU.
Plt. Bupati HSU H. Husairi Abdi, Lc menyebutkan juga dapat banyak informasi guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten HSU.
“Apa yang menjadi masukan dari Kementerian Keuangan selalu kita koordinasikan dengan BPKAD HSU,” ungkapnya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
