Banggar DPRD Provinsi Kalsel Apresiasi Kinerja Samsat Tanjung

Plt Kepala UPPD Kabupaten Tabalong, Wahid Ramadhan (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syaripuddin (tengah).(ist) (kalselpos.com)

Banjarmasin,kalselpos.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel meapresiasi kinerja UPPD Tanjung yang telah berupaya maksimal dalam memberikan kontribusi penerimaan daerah bagi banua di tengah pandemi Covid-19.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel Saat monitoring
ke Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD/SAMSAT) Kabupaten Tabalong.(ist)(kalselpos.com)

Berkenaan hal tersebut diperlukan langkah dan inovasi kreatif dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan, terutama dalam kebijakan struktur Pendapatan Daerah (PD) agar porsi anggaran belanja sudah diprogramkan dalam APBD sebagaimana mestinya sehingga rencana kerja bisa berjalan sesuai harapan bersama.

Bacaan Lainnya

“Harapan kami kondisi trend positif ini bisa terus terjaga terutama di siss tahun anggaran 2021 ini,” Kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syaripuddin kepada Kalselpos.com disela sela kunjungan kerja (kunker) dalam rangka monitoring
ke Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD/SAMSAT) Kabupaten Tabalong Selasa (21/09).

Ia menambahkan, terkait potensi pendapatan sebagai pemasukan penerimaan daerah menjadi sumber terhadap pembiayaan dan belanja.

Diterangkannya, Untuk itulah perlu kerjasama dalam mengomtimalkan potensi potensi PD apalagi ditengah wabah saat ini tentu diperlukan kebijakan dan program terbaik selain bertujuan meningkatkan pendapatan juga bisa meringankan kewajiban para Wajib Pajak (WP).

“Termsuk diantaranya memanfaatkan kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) termasuk memaksimalkan pendapatan sektor pajak air permukaan,”katanya.

Senada Plt Kepala UPPD Kabupaten Tabalong, Wahid Ramadhan, S.Sos., di tengah pandemi Covid-19 sekarang memberikan pengaruh terhadap penerimaan di UPPD Tanjung.

Diutarakannya, namun seiring berjalannya waktu kondisi tersebut telah berangsur-angsur mengalami perbaikan dan peningkatan.

Ditambahkannya, selain itu menurunnya anomi WP dalam memenuhi kewajiban membayar PKB diperlukan memaksimalkan potensi alternatif lain demi menunjang kas daerah

“Badan keuangan daerah pada saat ini memang konsentrasi terhadap upaya pemungutan pajak air permukaan kepada perusahaan-perusahaan penggunanya yang beroperasional di Kalimantan Selatan,” sebut Wahid

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (PPD) Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel, H. Rustamaji menegaskan, upaya meraton telah dilakukan tahapan-tahapan program kegiatan terkait optimalisasi pendapatan PD khususnya komponen PKB.

Diantaranya memaksimalkan kebijakan pengurangan / diskon maupun relaksasi, melalui pelayanan optimal dengan berkoordinasi intens kepada mitra kerja seperti Kepolisian, Jasa Raharja dan Bank Kalsel.

“Kami juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel yang terus berupa memberikan motivasi terutama mengetahui pengelolaan pendapatan daerah secara langsung kelapangan / SAMSAT se Kalsel,”katanya.

Diterangkannya, seiring pemberlakuan PPKM sudah pada level terendah diupayakan membuka layanan SAMKEL diseluruh UPPD Samsat se Kasel di tempat-tempat strategis dalam rangka mendekatkan peyanan kepada Wajib Paja.

Lanjut Rustamaji, untuk komponen pajak air Permukaan (PAP) telah dilakukan sosialisasi internal berkenaan dengan perubahan regulasi harga Nilai Perolehan Air (NPA), sekaligus pendalaman aplikasi SiPAPAN untuk mempermudah pengelolaan pungutan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada seluruh Kasi Pendapatan Lainnya beserta petugas / operator dengan nara Sumber pihak PUPR dan Balai Sungai (DAS Barito).

“Kami berharap semoga kegiatan yang berlangsung dan akan datang bermanfaat dan memperoleh hasil untuk kepentingan Banua yang sama2 kita dorong lebih maju dan bermartabat,”pungkasnya.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait