Mantan ketua dan bendahara KONI Tabalong dituntut ‘Berbeda’

  • Whatsapp
[]istimewa DITUNTUT ‘BERBEDA’ – Mantan Ketua dan Bendahara KONI Tabalong, HM Hilmi dan Irwan Wahyudi yang dituntut ‘berbeda’ dalam sidang yang digelar, Jumat (23/7) petang lalu, di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com – Mantan ketua KONI Tabalong, HM Hilmi Apdanie yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkab Tabalong, akhirnya dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam sidang yang digelar, Jumat (23/7) petang lalu, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin.
Sementara rekannya, yakni mantan bendahara KONI Tabalong, Irwan Wahyudi dituntut lebih ringan, yakni 3 tahun dan 6 bulan kurungan penjara.
Dalam sidang yang dilakukan secara virtual dan dipimpin majelis hakim yang diketuai Moch Yuli Hadi SH MH dengan anggota, Fauzi SH dan A Gawi SH MH, kedua terdakwa di damping tim penasihat hukumnya masing – masing.
Selain menuntut hukuman pidana, JPU Jhonson Tambunan SH dari Kejari Tabalong dan Adi Rifani SH MH dari Kejati Kalsel, juga menuntut kedua terdakwa membayar denda, yakni untuk terdakwa Hilmi Apdani sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara, termasuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp2,5 miliar lebih, dengan ketentuan bila dalam 1 bulan begitu hukuman tersebut dijatuhkan, ternyata tidak juga membayar, maka harta benda terdakwa akan disita atau diganti penjara selama 2 tahun dan 3 bulan.
Sedangkan terdakwa Irwan Wahyudi (berkas terpisah ), oleh JPU diminta untuk membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan penjara, berikut membayar Uang Pengganti sebesar Rp100 juta atau dalam waktu selama 1 bulan tidak membayar, maka bayar harta miliknya akan disita atau subsidair hukuman 1 tahun 3 bulan penjara.
Menurut JPU, kedua terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,7 miliar, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo UU RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(Aplikasi Kalselpos.com)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.