Hanya Gara –gara batalkan RDP, Sekda Kapuas dilaporkan ke Polisi

  • Whatsapp
[]istimewa LAPORKAN SEKDA - Pihak LSM FPR saat melaporkan Sekda Kabupaten Kapuas, Septedy, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng, di Palangka Raya, Rabu (14/7/2021) kemarin.(kalselpos.com)

Kuala Kapuas, kalselpos.com – Diduga gara – gara membatalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak LSM dengan DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Septedy, dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng, di Palangka Raya, Rabu (14/7/2021) kemarin.
Pelaporan orang nomor satu di jajaran ASN Kabupaten Kapuas, itu pastinya buntut dari batalnya RDP antara LSM Forum Pemuda Repormasi (FPR) dengan DPRD Kapuas, termasuk jajaran pemerintah kabupaten setempat, yang salah satunya adalah Sekda beserta pihak terkait lainnya.
Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam RDP itu, di antaranya masalah yang terjadi di tubuh PDAM Kapuas dan pembangunan Rujab Bupati yang menelan anggaran Rp63 miliar lebih.
Pada tanggal 2 Juli 2021, Sekda Kapuas melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kapuas yang menegaskan tidak dapat menghadiri RDP dengan LSM-FPR, karena LSM tersebut dianggap tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Kapuas, sehingga RDP yang dijadwalkan, pada 5 Juli 2021 lalu, batal digelar disebabkan atas surat Sekda tersebut.
Hal ini membuat Ketua LSM FPR, Maseran Mahmud merasa dilecehkan.
Dia mengungkapkan, LSM-nya didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 22 Oktober 1999 Nomor : 16 dibuat oleh Notaris : SYAIFUL HARDI SH, Notaris di Kuala Kapuas.
“Akta pendirian tersebut telah didaftarkan melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada Sabtu tanggal 30 Oktober 1999 dengan Nomor : 77/1999/PN KKps,” ungkap Maseran.
Dia mengungkapkan, LSM FPR pernah mengantongi SKT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Sosial dan Politik Kabupaten Kapuas dengan Nomor : 220/123/SOSPOL tanggal 14 Juni 2000, dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2002.
Namun demikian, Maseran Mahmud tidak menampik LSM yang dipimpinnya tersebut sempat vakum, sehingga SKT tidak diperpanjang.
Namun, jelas dia, seiring dengan adanya aspirasi dari pengurus, maka LSM FPR berkeinginan kembali mengaktifkan kegiatannya, sehingga pihaknya, pada tangggal 15 Februari 2021 lalu, mengajukan surat Nomor : 02/LSM-FPR/KPS/II/2021, perihal Pemberitahuan atau Pendaftaran Ulang LSM FPR yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas.
“Tanda terima pengajuan surat itu ada. Namun sampai saat ini pendaftaran ulang itu tidak diproses dan kami merasa ‘digantung’,” tegasnya.
Namun, lanjut dia, memperhatikan kaidah hukum yang diformulasikan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PUU-XI/2013, maka organisasi kemasyarakatan dapat terdaftar dan dapat juga tidak terdaftar.
Menurut Mahkamah Konstitusi, berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah, negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. “Ini sesuai Putusan MK Nomor : 82/PUU-XI/2013 halaman 125,” ungkapnya.
Maseran mengungkapkan, pihaknya melaporkan Sekda Kapuas dengan dugaan pelanggaran Pasal 263 ayat (1) KUHP. “Laporan sudah kami masukkan pada Rabu 14 Juli 2021. Kami sangat meyakini unsurnya dapat terpenuhi,” pungkasnya.

(Aplikasi Kalselpos.com)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.