Dituntut 6 tahun, Terdakwa korupsi Pembangunan Rumah Nelayan divonis Bebas

  • Whatsapp
[]istimewa DENGARKAN VONIS - Tim penasihat hukum terdakwa Mansyur dan Abdul Rasyid dari LBH Peduli Hukum dan Keadilan, yang terdiri dari Adv Sugeng Aribowo SH MM MH, Adv Junaidi SH MH bersama Direktur LBH, Adv Azrina Fradella SH saat mendengarkan vonis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (6/4/21) petang.

Banjarmasin, kalselpos.com – Mansyur, Kepala Desa (Kades) Simpang Warga Dalam, Kecamatan Aluh – Aluh, Kabupaten Banjar dan sekretaris desa (sekdes)-nya, Abdul Rasyid, yang sebelum dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada (2/2/2021) lalu, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Selasa (6/4/21) petang.

JALANI PERSIDANGAN – Terdakwa Mansyur, Kades Simpang Warga Dalam, Kecamatan Aluh – Aluh, saat menjalani persidangan.

Oleh majelis hakim yang diketuai Daru Swastika SH MH, kedua terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan rumah nelayan di Desa Simpang Warga Dalam, Aluh – Aluh tersebut, dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan, hingga harus dibebaskan sekaligus dikeluarkan dari tahanan.
Selain itu, majelis hakim juga membebankan biaya perkara kepada Negara, ungkap Adv Sugeng Aribowo SH MM MH tim penasihat hukum kedua terdakwa dari LBH Peduli Hukum dan Keadilan, di dampingi Adv Junaidi SH MH serta Direktur LBH, Adv Azrina Fradella SH, kepada kalselpos.com, Selasa petang.
Atas vonis bebas tersebut, JPU Syaiful Bahri SH menyatakan pikir – pikir.
Sebelumnya, JPU Syaiful Bahri SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar menyebut, kedua terdakwa secara bersama sama melakukan tindakan dengan melakukan pungutan kepada warga yang menempati rumah khusus untuk nelayan, yang dibangun oleh Dinas PUPR setempat atas biaya Kementerian PUPR.