Pemkab Tala diduga ‘putarbalikan’ fakta soal kemenangan di PTUN Banjarmasin

  • Whatsapp
Aliansyah

Banjarmasin, kalselpos.com – Ketua LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Perlemen (KPK-APP) Kalsel, Aliansyah menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) diduga memutarbalikan fakta terkait tidak diterimanya gugatan yang dilayangkan PT Pelaihari Cipta Laksana terhadap bupati dan Kasat Pol PP oleh di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.
Sebab, dalam press rilis Pemkab Tala yang disampaikan lewat pengacara negara, yakni pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, membeberkan jika PT Perembee lah yang kalah saat menggugat bupati dan Kasat Pol PP di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin. “Padahal yang mengugat tersebut nyata – nyata bukan PT Perembee, melainkan PT Pelaihari Cipta Laksana,” jelas Ali, panggilan akrab Aliansyah.
Pertanyaannya, apakah dengan salah penyampaian saat konferensi press, bisa menjadi contoh yang baik atau kepastian hukum bagi masyarakat dan investor, tegasnya.
Pastinya, salah penyampaian ini jelas tidak sejalan dengan amanah Presiden sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 278 ayat 1 dan ayat 2, serta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun Tahun 2019.
“Jika melihat kejadian seperti, ini maka kami yakin, jka gugatan PT Pelaihari Cipta Laksana tidak di-N O atau ditolak oleh majelis hakim PTUN Banjarmasin, dan bila yang mulia majelis hakim mau mengadili pokok perkara, maka kami yakin PT Pelaihari Cipta Laksana yang akan dimenangkan pada gugatan tersebut,” bebernya.
Itu mengingat, pihak Pemkab Tala maupun kuasa negaranya menganggap gedung Pelaihari City Mall adalah milik PT Perembee, tanpa melihat siapa yang mengajukan permohonan IMB, siapa yang membangun sesuai bukti saat peletakan batu pertama, dan siapa yang menggugat pada PTUN.
“Jika dalam istilah hukum, inilah yang namanya Erorr in Personal. Itu mengingat proyek yang sedang dibangun oleh PT Pelaihari Cipta Laksana adalah proyek yang memenuhi kriteria. Harusnya Pemkab Tala merangkul, bukan menyegel dengan dasar surat teguran yang salah alamat,” ucap Ali lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Tala, Andi Hamzah Kusumaatmaja SH mengaku, pemkab setempat memenangkan gugatan terhadap PT Parembe pada sidang gugatan di PTUN Banjarmasin.
Bupati Tala tergugat pertama dan Kasatpol PP setempat sebagai tergugat kedua, memenangkan gugatan PT Parembe di PTUN Banjarmasin, ucap Andi Hamzah Kusumaatmaja SH, jaksa pengacara negara, ini di dampingi Kajari Tala, Ramadani dan Kasi Intelejen Mahardhika Prima Wijaya, kepada wartawan, di Pelahari, Selasa (16/3/21) lalu.
Menanggapi pernyataan di atas, H Mawardi, salah satu pemilik saham PT Perembee angkat bicara.
Menurutnya, itu sama sekali tidak benar karena yang menggugat bupati dan Kasat Pol PP Tala adalah PT Pelaihari Cipta Laksana (PCL), selaku pemohon IMB, bukan PT Perembee. “Dan permohonan IMB tersebut sudah diakui dan diterima oleh bupati setempat sesuai surat Bupati Tala tertanggal 16 September 2020 dengan Nomor :180/2708/IX/KUM/2020,” ujar Mawardi, kepada kalselpos.com, Rabu (17/3/2021) kemarin.