Pemekaran, Banjir dan Infrastruktur Tertinggal, Potret Lain di Utara Kotim

  • Whatsapp

Oleh: Ruslan AG

KAWASAN utara di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang terdiri dari enam kecamatan, yaitu Bukit Santuai, Tualan Hulu, Antang Kalang, Parenggean, Telaga Antang dan Mentaya Hulu, perjalanannya mulus untuk membentuk sebuah kabupaten otonom baru yang berpisah dari Kabupaten induknya Kotim.

Bacaan Lainnya

Kabupaten induknya Kotim, sangat mendukung pemekaran kawasan utara ini menjadi sebuah kabupaten baru yang terpisah darinya dengan nama Kotawaringin Utara dan dikenal dengan akronim Kotara yang ketua panitia pembentukannya Ansen Tue, seorang pengusaha putra daerah.

Hal ini bisa ditilik dari dukungan dana kepada panitia pembentukan Kotara yang proses usulan pembentukan daerah otonom baru ini tinggal menunggu persetujuan DPR dan pemerintah pusat.

Alasan Kotara membentuk sebuah daerah otonom baru, karena wilayah Kotim sangat luas, dan selama masih bergabung dengan Kotim, wilayah ini masih akan tertinggal seperti soal infrastruktur, banjir tahunan dan ketertinggalan lainnya ketimbang kawasan lain di Kotim.

Sementara luas wilayah, syarat jumlah kecamatan, jumlah penduduk yang sekitar ratusan ribu telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi sebuah kabupaten otonom baru.
Tanpa membuat Kabupaten induk Kotim kesulitan.

Terlebih kawasan utara Kotim yang terdiri dari enam Kecamatan terdapat banyak perkebunan besar sawit dan juga pertambangan yang menjadi lokomotif perekonomian kawasan ini, bahkan Kotim sendiri menyumbang pendapatan asli daerah yang menjanjikan.

Namun, seperti yang diungkapkan sejumlah anggota DPRD Kotim, persoalan di utara Kotim adalah persoalan banyak ketertinggalan.Terutama infrastruktur.

Soal ini diakui oleh M. Abadi anggota DPRD Kotim dari dari Dapil V Kotim yang meliputi sejumlah kawasan utara Kotim.

Juga diakui oleh Primus SE anggota DPRD Kotim dari Dapil IV yang meliputi Kecamatan Kota Besi, Telawang, Cempaga dan Cempaga Hulu.

Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi alasan klasik kawasan utara Kotim sedikit sekali tersentuh program pembangunan melalui APBD setempat.

Banyaknya kehadiran investor perkebunan besar swasta sawit memang sangat membantu geliat perekonomian dan infrastrutur jalan di kawasan utara Kotim. Sehingga mobilitas warganya yang selama ini bergantung transportasi sungai bergeser dominan pada transportasi jalan darat. Tapi persoalan sengketa lahan juga dominan terutama antara perusahaan dengan warga.

Kapolres Kotim AKBP Abdoel Haris Jakin SIK MSi menginformasikan, persoalan sengketa lahan merupakan kasus peringkat petama terbanyak yang ditangani pihaknya.

Persoalan sengketa lahan warga dengan perusahaan, perusahaan
dengan perusahaan dan warga dengan warga.

Kawasan utara Kotim yang di masa kejayaan emas hijau ( kayu) juga wilayah yang sangat pontensial dan menjanjikan, terlebih hingga kini disini, masih terdapat beberapa HPH.

Tetapi kawasan utara Kotim yang ingin mekar dari Kabupaten induk, tidak hanya menghadapi persoalan infrastruktur, tapi juga banyak hal lain yang mesti dibenahi.

Termasuk banjir yang melanda setiap tahun sejumlah Kecamatan di Kawasan utara Kotim ini.

Teringat kata bijak dan merupakan pesan moral dari Mahatma Gandhi, “Bumi ini sangat cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, tapi tidak akan pernah cukup untuk segelintir orang yang rakus.”*

alselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Koresponden kalselpos.com Sampit.

Tinggalkan Balasan