Banjarmasin, kalselpos.com-Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperkuat tata kelola air sebagai langkah strategis menghadapi dampak perubahan iklim. Upaya ini difokuskan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan, optimalisasi sektor pertanian, serta pengendalian banjir yang kian mengancam wilayah tersebut.
Kepala Dinas PUPR Kalsel sekaligus Ketua Harian Komisi Irigasi Kalsel, Yasin Toyib, menyatakan bahwa langkah ini melibatkan kolaborasi lintas sektor. Mulai dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Bappeda, Dinas Pertanian, BMKG, hingga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
“Fenomena El Nino, La Nina, serta anomali cuaca telah mengacaukan pola musim tanam. Hal ini memicu kekeringan ekstrem sekaligus banjir berulang, termasuk banjir rob di kawasan pesisir dan rawa pasang surut,” ujar Yasin di Banjarmasin, Kamis (30/4/2026).
Yasin menekankan bahwa dampak iklim telah memicu keterlambatan tanam, gagal panen, hingga kerusakan jaringan irigasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola air dari hulu ke hilir menjadi mendesak untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat dan petani.
Ia mendorong BWS Kalimantan III untuk mengintensifkan pengendalian banjir melalui normalisasi sungai dan pengelolaan pintu air. Di saat yang sama, Dinas Pertanian diminta menyesuaikan strategi produksi melalui kalender tanam berbasis data iklim serta penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan.
Sementara itu, Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Dinas PUPR Kalsel, Herry Ade Permana, menyebutkan bahwa musim kemarau 2026 diprediksi berlangsung selama enam hingga tujuh bulan dengan puncak pada Agustus. Langkah antisipatif seperti pemanenan air hujan dan penguatan sistem peringatan dini kini menjadi prioritas.
Herry juga menyoroti pentingnya kepastian alokasi anggaran pusat terkait Instruksi Presiden di sektor irigasi. Menurutnya, koordinasi pusat dan daerah harus diperkuat agar penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur air di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal.
Sejumlah poin kesepakatan strategis telah dirumuskan, meliputi pembaruan data geospasial jaringan irigasi, percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa, hingga rehabilitasi daerah irigasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Pelibatan aktif P3A juga menjadi kunci dalam pengelolaan irigasi di tingkat tapak.
“Hasil perumusan ini akan segera disampaikan kepada Gubernur Kalsel untuk ditindaklanjuti sebagai kebijakan strategis dalam memperkuat ketahanan air dan pangan di tengah tekanan perubahan iklim,” pungkas Herry.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
