Muara Teweh, kalselpos.com –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara memperkuat komitmen menciptakan birokrasi bersih dan akuntabel. Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, memimpin langsung jajaran pemerintah daerah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Pertemuan strategis tersebut difokuskan pada penguatan pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2026.
H. Shalahuddin menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Barito Utara memahami serta menjalankan prinsip pencegahan korupsi secara konsisten. Menurutnya, MCP dan SPI bukan sekadar indikator administratif, melainkan instrumen vital untuk mendeteksi dini celah penyimpangan.
“Kami ingin membangun sistem pemerintahan yang tepercaya di mata publik. Dengan sistem yang transparan, efektivitas pembangunan daerah dapat tercapai maksimal tanpa adanya kebocoran anggaran,” ujar Shalahuddin.
Pemkab Barito Utara berkomitmen memperbaiki tata kelola di berbagai sektor krusial, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga layanan perizinan. Peningkatan capaian MCP dan SPI diyakini akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Kedatangan rombongan Pemkab Barito Utara disambut langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Ely Kusumastuti, bersama Ketua Satgas Kasupgah Wilayah III, Maruli Tua.
Pihak KPK mengapresiasi inisiatif proaktif tersebut dan mendorong agar komitmen ini tidak hanya berhenti di level pimpinan, tetapi diimplementasikan secara nyata oleh seluruh aparatur hingga tingkat teknis.
Pemkab Barito Utara bertekad menjadikan hasil konsultasi ini sebagai peta jalan (road map) pencegahan korupsi berkelanjutan. Melalui pendampingan rutin dari KPK, pemerintah daerah berharap dapat melakukan pembenahan internal yang sistematis guna meminimalisasi praktik gratifikasi maupun pungutan liar.
Koordinasi ini diakhiri dengan optimisme untuk mewujudkan “Bumi Iya Mulik Bengkang Turan” yang lebih transparan. Dengan dukungan teknis KPK RI, Pemkab optimis target nilai MCP dan SPI yang lebih tinggi tahun ini dapat tercapai sebagai bukti nyata tata kelola pemerintahan yang sehat.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
